BANDUNG,netiz.id — Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui kunjungan kerja ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat di Bandung pada Kamis (22/04/26).
Kunjungan koordinasi dan komunikasi tersebut difokuskan pada dua isu strategis, yakni mekanisme bantuan keuangan partai politik dan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Rombongan DPRD Sulteng didampingi Wakil Ketua III DPRD Sulteng, Hj. Ambo Dalle, dan diterima langsung oleh Kepala Kesbangpol Jawa Barat, Drs. Wahyu Wijaya.
Dalam diskusi, Komisi I menggali secara mendalam sistem penyaluran bantuan keuangan partai politik yang diterapkan di Jawa Barat sebagai bahan evaluasi dan perbandingan bagi Sulawesi Tengah.
Mahfud Masuara menyampaikan bahwa transparansi dalam pengelolaan bantuan parpol merupakan bagian penting dari penguatan demokrasi daerah.
“Bantuan keuangan partai politik bukan hanya soal anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Karena itu, pengelolaannya harus benar-benar terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Tak hanya itu, perhatian juga diarahkan pada program P4GN yang dinilai menjadi isu serius di berbagai daerah. Kesbangpol Jawa Barat memaparkan berbagai strategi pencegahan melalui edukasi, pembinaan masyarakat, hingga kerja sama lintas instansi.
Menurut Mahfud, upaya pencegahan narkotika harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Peredaran narkotika adalah ancaman nyata. Penanganannya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi DPRD Sulteng dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika. (KB/*)
