DONGGALA,netiz.id Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala terus mematangkan kesiapan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional setelah ditetapkan sebagai satu-satunya daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang terlibat dalam program strategis tersebut.
Penetapan Donggala sebagai daerah percontohan digitalisasi bansos nasional dinilai menjadi momentum penting dalam memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang digelar di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Kamis (16/04/26). Rapat membahas kesiapan teknis, penguatan kelembagaan, hingga kesiapan sumber daya manusia menjelang implementasi uji coba digitalisasi perlindungan sosial.
Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Rustam Effendi, mengatakan penunjukan Donggala sebagai lokasi piloting merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat yang harus dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut Rustam, seluruh perangkat daerah harus bergerak bersama agar pelaksanaan program digitalisasi bansos dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penetapan Donggala sebagai satu-satunya daerah di Sulawesi Tengah dalam piloting ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran bansos. Seluruh perangkat daerah harus bersinergi agar pelaksanaannya berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (20/04/26).
Program digitalisasi bansos nasional ini merupakan bagian dari perluasan uji coba yang diinisiasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Dalam implementasinya, program memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI), termasuk penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), integrasi data administratif, serta Portal Perlinsos untuk proses pendaftaran dan mekanisme sanggah secara real time.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Donggala ditunjuk sebagai leading sector dalam pelaksanaan program tersebut. Tugasnya meliputi pendataan, penguatan kapasitas agen pendamping, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
Rustam menambahkan, keberhasilan piloting digitalisasi bansos di Donggala sangat bergantung pada kesiapan agen pendamping dan koordinasi lintas sektor di lapangan.
“Kami mendorong percepatan pendataan dan rekrutmen agen pendamping agar proses registrasi masyarakat dapat berjalan efektif, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi digital,” tambahnya.
Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung program melalui aktivasi IKD, sementara Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas memperkuat strategi komunikasi publik agar masyarakat memahami mekanisme digitalisasi bansos yang akan diterapkan.
Keberhasilan Donggala dalam menjalankan piloting ini diharapkan dapat menjadi referensi penting sebelum digitalisasi bantuan sosial diterapkan secara nasional pada 2027. (KB/*)
