PALU,netiz.id – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ekonomi Hijau sebagai langkah strategis mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah.
Pembahasan Ranperda tersebut digelar dalam rapat bersama mitra kerja dan staf ahli, Selasa (14/04/26). Rapat dipimpin Ketua Komisi II Yus Mangun, didampingi Wakil Ketua Sonny Tandra, Sekretaris Ronald Gulla, serta anggota komisi lainnya.
Hadir pula sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan staf ahli yang memberikan pandangan akademis serta teknis terhadap substansi regulasi yang tengah disusun.
Dalam rapat itu, Komisi II DPRD Sulteng menegaskan pentingnya Ranperda Ekonomi Hijau sebagai landasan hukum untuk mengarahkan pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.
Berbagai sektor strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari pertanian, kehutanan, energi, hingga industri. Seluruh sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan ekonomi daerah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, mengatakan konsep ekonomi hijau kini menjadi kebutuhan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan.
“Ekonomi hijau bukan hanya konsep, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Karena itu, regulasi ini penting agar pembangunan Sulawesi Tengah berjalan seimbang antara aspek ekonomi dan lingkungan,” ujarnya.
Selain itu, staf ahli juga menyoroti pentingnya sinkronisasi Ranperda dengan kebijakan nasional agar implementasinya di lapangan berjalan maksimal. Dukungan infrastruktur, pembiayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam penerapan ekonomi hijau di Sulawesi Tengah. (KB/*)
