JAKARTA, NETIZ – Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyepakati program Sertipikasi Gratis MBR bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rapat koordinasi di Jakarta pada Selasa (14/07/26). Langkah ini diambil bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait guna memberikan kepastian hukum bagi pemilik hunian kecil. Program strategis ini ditargetkan mampu menjangkau satu juta bidang tanah pada tahun anggaran mendatang.
“Jadi ini adalah sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Judul programnya adalah Sertipikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” kata Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Program Sertipikasi Gratis MBR ini mencakup tiga kelompok utama masyarakat. Sasaran pertama adalah penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau program bedah rumah dari pemerintah. Kelompok kedua meliputi penghuni KPR FLPP yang ingin meningkatkan status Hak Guna Bangunan menjadi Sertipikat Hak Milik secara cuma-cuma melalui skema Sertipikasi Gratis MBR.
“Bagi mereka yang mendapatkan program KPR FLPP, sertipikatnya juga gratis. Tapi, yang kita gratiskan adalah HGB yang sudah atas nama individu kemudian dinaikkan menjadi SHM,” jelas Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Pekerja sektor informal juga bisa mendapatkan akses Sertipikasi Gratis MBR meski tidak memiliki slip gaji tetap. Syaratnya adalah masyarakat tersebut harus terdata maksimal hingga desil 8 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pemohon bisa langsung mendatangi kantor pertanahan di bawah Kementerian ATR/BPN dengan membawa dokumen pendukung yang diperlukan untuk pengajuan.
“Terobosan yang paling luar biasa dari kolaborasi kita adalah sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini merupakan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/Kepala BPN bagi rakyat kecil,” kata Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menteri Maruarar menambahkan bahwa layanan Sertipikasi Gratis MBR akan diintegrasikan dengan program bedah rumah dan bantuan ekonomi lainnya. Pemerintah berharap kepastian hukum atas tanah ini dapat memperkuat kondisi finansial keluarga kecil di Indonesia. Target satu juta bidang tanah ini menjadi bagian penting dari suksesnya program tiga juta rumah nasional. (KB/*)
