SIGI,netiz.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmen kuat untuk menjadikan sektor pertanian sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Desa Maku, Kecamatan Dolo, Sigi, di mana ia menyerukan sinergi pemangku kepentingan guna meningkatkan produktivitas pertanian Sulawesi Tengah dan mencapai target 6 ton per hektare pada tahun 2027.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Anwar Hafid yang telah lama menantikan seluruh pemangku kepentingan duduk bersama. Ia menekankan perlunya merumuskan langkah konkret agar sektor pertanian benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
“Kita harus memikirkan bersama bagaimana rakyat Sulawesi Tengah bisa semakin sejahtera melalui sektor pertanian. Pertanian adalah kekuatan besar yang kita miliki,” kata Anwar Hafid.
Berdasarkan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Sulawesi Tengah mendapat mandat strategis sebagai penyangga ketahanan pangan dan energi nasional. Oleh karena itu, Pertanian Sulawesi Tengah menjadi salah satu fokus utama pembangunan melalui program unggulan Berani Panen Raya yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.
Program Berani Panen Raya bukan sekadar slogan, melainkan gerakan besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara nyata. Semangat ini mendorong petani untuk terus meningkatkan hasil panen dan meraih kesejahteraan lebih baik.
“Kalau pemerintah pusat berbicara target 10 ton per hektare, maka semangat Berani Panen Raya adalah mendorong produktivitas petani kita terus meningkat. Yang penting kita bergerak menuju panen yang lebih besar dan petani yang lebih sejahtera,” tegas Anwar Hafid.
Saat ini, produktivitas rata-rata padi di Sulawesi Tengah masih sekitar 4 ton per hektare. Pemerintah Provinsi optimistis dapat meningkatkan rata-rata produktivitas menjadi 6 ton per hektare pada tahun 2027, dengan keyakinan bahwa target ini bisa dicapai jika semua pihak bergerak bersama demi keberlanjutan pertanian Sulawesi Tengah.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menyoroti sekat birokrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang kerap menghambat pembangunan pertanian. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh lagi dibatasi oleh persoalan kewenangan administratif, khususnya dalam konteks pembangunan pertanian Sulawesi Tengah.
“Provinsi tidak punya sawah dan tidak punya petani. Yang punya sawah dan petani adalah kabupaten. Karena itu tugas provinsi adalah membantu, bukan mengambil alih,” kata Anwar Hafid.
Anwar Hafid meminta kepala dinas pertanian kabupaten/kota menyampaikan kebutuhan daerah secara terbuka agar pemerintah provinsi dapat mengalokasikan dukungan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar menjalankan proyek.
“Saya tidak ingin provinsi membuat program yang ternyata tidak dibutuhkan daerah. Kita harus menyelesaikan persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar menjalankan proyek,” tegas Anwar Hafid.
Mantan Bupati Morowali dua periode ini juga ingin menghapus budaya saling melempar tanggung jawab karena alasan kewenangan. Ia mengajak seluruh penyuluh, kepala BPP, hingga kepala dinas pertanian untuk tidak ragu mengundangnya dalam kegiatan panen raya atau aktivitas pertanian di lapangan demi memberikan motivasi kepada petani, yang merupakan ujung tombak pertanian Sulawesi Tengah.
Gubernur juga mendorong transformasi digital dalam tata kelola Kementerian Pertanian, khususnya yang berkaitan dengan pertanian Sulawesi Tengah. Menurutnya, seluruh data petani harus terintegrasi secara digital agar pemerintah dapat menyusun kebijakan berbasis data yang akurat, mendukung pengembangan sektor pertanian.
Integrasi data ini diharapkan dapat memastikan bantuan pemerintah jauh lebih tepat sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap petani penggarap yang kerap belum tersentuh program bantuan karena tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan.
“Tujuan akhir semua program ini adalah kesejahteraan petani. Kita tidak boleh hanya melihat lahannya, tetapi juga melihat kondisi keluarganya, pendidikan anak-anaknya, hingga akses mereka terhadap layanan kesehatan,” kata Anwar Hafid.
Anwar Hafid juga mengingatkan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam program cetak sawah baru dari Kementerian Pertanian. Pemerintah daerah harus aktif memastikan lokasi yang diusulkan layak dikembangkan untuk mencapai target nasional.
“Jangan sampai lokasi ditentukan hanya berdasarkan peta di atas meja tanpa melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Kita yang paling tahu kondisi daerah kita,” katanya.
Rekomendasi dari rapat koordinasi ini akan dibahas kembali bersama para bupati dan menjadi dasar penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini menjamin program yang dibuat benar-benar lahir dari kebutuhan daerah, bukan dari belakang meja.
Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyuluh pertanian yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan pertanian di lapangan.
“Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala, Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.”
Melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, penyuluh, dan petani, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis target peningkatan produktivitas padi hingga rata-rata 6 ton per hektare pada 2027 dapat tercapai sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional. (KB/*)
