PALU,netiz.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pemprov Sulteng menggelar kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pelaksanaan E-Purchasing melalui E-Katalog versi terbaru.
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (07/05/25), ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina.
Dalam sambutannya, Novalina menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa secara efektif, efisien, serta akuntabel. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar APBD Provinsi Sulteng dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, sehingga harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
“Sebagian besar APBD kita dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Novalina.
Bimtek ini diikuti oleh Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Sulteng Muchsin Husain Pakaya, Kepala BRIDA Provinsi Sulteng, para pejabat pembuat komitmen (PPK), kuasa pengguna anggaran (KPA), serta pejabat pengadaan dari seluruh perangkat daerah. Turut hadir pula narasumber dari Provinsi Jawa Barat, Dwi Cahya, yang memberikan materi secara daring.
Lebih lanjut, Novalina menyampaikan bahwa penggunaan E-Katalog sebagai sistem pengadaan elektronik merupakan bagian dari program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun capaian MCP pengadaan Provinsi Sulteng telah mencapai 79,13 persen, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah, khususnya dalam hal kelengkapan dokumen pengadaan yang harus diunggah ke sistem.
“Sebagian besar pekerjaan sudah selesai, tetapi karena dokumen belum lengkap diunggah ke sistem, kita dianggap belum optimal,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun pengadaan dilakukan melalui E-Katalog, proses negosiasi tetap diperlukan demi mendapatkan harga terbaik dan kualitas produk yang optimal.
“Jangan berpikir pengadaan lewat E-Katalog tidak memerlukan negosiasi. Kita tetap harus memastikan harga terbaik dengan kualitas yang baik. Prinsip value for money harus dipegang,” tegas Novalina.
Di akhir sambutannya, Sekda Novalina mengajak seluruh pejabat pengadaan untuk bekerja dengan hati dan penuh integritas demi menciptakan proses pengadaan yang profesional dan bersih dari praktik korupsi.
“Orang pintar banyak, tetapi yang bekerja dengan hati dan komitmen tinggi masih langka. Mari kita buktikan bahwa kita mampu mewujudkan pengadaan yang profesional dan berintegritas,” pungkasnya. (*)
