JAKARTA,netiz.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022. Pansus ini baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada hari Rabu, (12/4/23)
Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Ketua Pansus, Yus Mangun, yang diterima oleh Kasubdit Wilayah IV Dit FKDH dan DPRD Ditjen Otda Kemendagri, Saydiman Marto, di kantornya.
Pada kesempatan ini, Pansus LKPJ 2022 dibantu oleh Wakil Ketua Pansus, Sony Tandra, dan anggota lainnya, termasuk Bram Toripalu, Nur Dg Rahmatu, Suryanto Alimuddin Paada, Ibrahim Hafid, Rahmawati, Irianto Malingong, Enos Pasaua, Hj. Wiwik Junratul Rofi’ah S, dan Winiar H Lamakarate.
Saydiman Marto menjelaskan bahwa Pansus memiliki waktu terbatas, yaitu 30 hari kerja, untuk menyelesaikan tugas mereka di luar libur Idul Fitri 1444 Hijriyah.
“Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pansus membagi tugas berdasarkan bidang untuk meningkatkan efisiensi dalam penyusunan rekomendasi,” Ucapnya
Menurutnya, Pansus juga menyoroti masalah penyerapan anggaran APBD Sulteng Tahun 2022 yang hanya mencapai sekitar 88 persen, menunjukkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kurang optimal.
“Hal ini juga berdampak pada pelayanan dasar, yang hanya mencapai sekitar 70 persen. Dalam konteks pendapatan, Pansus mencatat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan secara umum, namun retribusi hanya mencapai sekitar 20 persen dari target yang ditetapkan,” Ujarnya
Saydiman berharap agar Pansus dapat memberikan rekomendasi yang spesifik dan mendalam, serta menekankan pentingnya fokus pada titik-titik yang memerlukan perhatian dalam LKPJ.
“Pansus diminta untuk memberikan rekomendasi yang jelas terkait target dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki situasi tersebut,” Tutupnya. (TIM)
