NETIZ.ID,Sigi — Rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati, BPBD Kabupaten Sigi dan Forkopimda melakukan kunjungan ke lokasi Banjir. Jumat (18/3/2022) kemarin
Kunjungan Komisi III DPRD Sigi dipimpin Ayub Willem Darawia (Demokrat) terdiri dari anggota diantaranya Herman Latabe (PBB), Eben (PKPI), Sven Harold Lompe (PDIP) serta didampingi anggota DPRD Sigi dapil Palolo – Nokilalaki Ikra Ibrahim dan Dinie Dewi Mariaty melakukan kunjungan ke lokasi terdampar banjir di desa Sejahtera dan Uenuni Kecamatan Palolo.
Ayub menjelaskan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Sigi bersama anggota, untuk memastikan adanya tindakan tanggap darurat dari instansi terkait atas bencana alam yang terjadi pasca hujan yang melanda wilayah Kabupaten Sigi selama beberapa hari terakhir.
“Banjir yang mengakibatkan sedikitnya 58 Kepala Keluarga (KK) terdampak terdiri dari 206 jiwa sangat membutuhkan bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai dan air bersih,” Ujar Ayub
Lebih lanjut, kunjungan Komisi III DPRD Sigi ke lapangan ini turut langsung melibatkan pihak dari Dinas PU, BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinsos yang menjadi bagian penting dalam penanganan bencana alam di daerah ini.
“Selain memastikan bantuan sampai di lokasi banjir, Kami juga memantau langsung alat berat yang sudah berada dilokasi jembatan putus guna mensterilkan debit aliran sungai serta menjenguk para korban di sekitar lokasi kejadian,” Pungkasnya
Ayub juga berharap setelah kunjungan ini, pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk menangani area bencana guna mencegah kerusakan yang berkelanjutan, atau yang lebih parah, yang dapat mengancam keselamatan warga khususnya di desa Sejahtera dan Uenuni yang ada di Kec. Palolo. Demikian Ayub
Diketahui banjir melanda dua desa tersebut yang menyebabkan jembatan yang menghubungkan kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso putus akibat banjir pada Kamis (17/3/2022) kemarin.
Pasalnya, akibat hujan lebat selama beberapa hari terakhir ini, telah menyebabkan adanya banjir di beberapa lokasi yang membutuhkan perhatian penanganan darurat dari pemerintah. (KB/*)
