JAKARTA,netiz.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat pelayanan pertanahan melalui konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah di Indonesia. Hingga saat ini, layanan ATR/BPN telah hadir di 239 MPP dari total 305 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan kehadiran layanan pertanahan di MPP menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Dengan konsep satu atap, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.
“Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP karena pelayanan pertanahan sangat dibutuhkan masyarakat. Kita pastikan layanan di MPP ini dari hari ke hari semakin optimal pelaksanaannya, tentu selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, Kamis (02/04/26).
Dalam webinar tersebut, Dalu Agung Darmawan juga memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan MPP yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Evaluasi itu mengacu pada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai instansi pembina MPP.
Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah koordinasi antarinstansi. Menurut Dalu, sinergi antarinstansi sangat diperlukan agar layanan publik di MPP berjalan efektif, mulai dari layanan pertanahan, perpajakan, hingga administrasi daerah.
“Aspek lain tentu berkaitan dengan kualitas pelayanan. Aspek-aspek ini harus kita tindak lanjuti secara terus-menerus, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN berada, kita harapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta seluruh satuan kerja ATR/BPN di daerah, termasuk kepala kantor, kepala seksi, hingga jajaran tata usaha, agar responsif dan memastikan pelayanan di MPP berjalan maksimal.
Sementara itu, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, menyebut ATR/BPN menjadi salah satu instansi dengan tingkat kehadiran tertinggi di MPP setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“Dari 305 MPP yang ada saat ini, Kementerian ATR/BPN hadir di 239 MPP. Ini menunjukkan komitmen besar dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kami juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanannya,” ujar Yanuar Ahmad.
Kehadiran ATR/BPN di MPP dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya dalam pengurusan sertifikat tanah, pengecekan berkas, hingga konsultasi pertanahan. Dengan semakin banyaknya MPP yang dibuka di berbagai daerah, masyarakat diharapkan bisa memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi. (KB/*)
