PALU,netiz.id – Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Gerindra, Sultan Amin Badawi, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dalam hal ini Wali Kota Palu agar segera melantik lurah definitif di sejumlah kelurahan yang hingga kini masih dipimpin pejabat sementara atau belum memiliki status definitif.
Desakan tersebut disampaikan Sultan Amin saat rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palu Tahun 2025 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin (25/05/26).
Dalam penyampaiannya, Sultan sapaan akrabnya menilai masih adanya kelurahan yang belum dipimpin lurah definitif berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan di tingkat kelurahan, termasuk berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
“Masih ada beberapa kelurahan yang lurahnya belum definitif atau belum dilantik. Hal ini menurut penilaian kami dapat mengganggu kinerja kelurahan karena kepastian hukumnya belum jelas,” ujar Politisi Gerindra Dapil Palu Barat – Ulujadi.
Menurutnya, kejelasan status pimpinan di tingkat kelurahan menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Ia khawatir kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan, baik dalam skala kecil maupun besar, apabila dibiarkan berlangsung terlalu lama.
“Artinya pelayanan publik bisa saja mengalami persoalan. Karena itu harapannya Pak Wali dapat segera mengonfirmasi dan melantik kelurahan-kelurahan yang hingga saat ini belum memiliki lurah definitif,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan lurah definitif, Sultan Amin juga menyinggung realisasi serapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menurutnya masih belum maksimal.
Ia menyebut masih ada OPD yang realisasi anggarannya belum mencapai target minimal 90 persen sebagaimana perencanaan yang telah disepakati antara pihak eksekutif dan legislatif.
Sultan Amin menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap perencanaan program agar pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat berjalan lebih optimal ke depan.
Paripurna LKPj Wali Kota Palu sendiri menjadi forum bagi DPRD untuk memberikan masukan, evaluasi, serta catatan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. (KB/*)
