Sabtu, 2 Mei 2026
Daerah  

BP3KP dan Pemprov Sulteng Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Perumahan

Gubernur Sulteng, Anwar Hafid
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima audiensi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Wilayah Sulawesi di Ruang Kerja Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Jumat (09/01/26). FOTO: istimewa

PALU,netiz.id — Upaya percepatan pembangunan perumahan di Sulawesi Tengah terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi silaturahmi antara Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Wilayah Sulawesi, Jumat (09/01/26).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur itu dipimpin langsung oleh Kepala BP3KP Sulawesi II, Recky Wolter Lahope, bersama jajaran. Fokus pembahasan diarahkan pada koordinasi dan sinkronisasi program penyediaan perumahan agar pelaksanaannya lebih efektif dan terintegrasi.

Gubernur Anwar Hafid dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya perencanaan berbasis data serta kesiapan lahan sebagai fondasi utama pelaksanaan program perumahan. Ia menilai, tanpa data yang jelas, program berpotensi tidak tepat sasaran.

“Jika data dan lokasi sudah siap, maka langkah selanjutnya akan lebih mudah kita koordinasikan bersama,” kata Anwar Hafid.

Selain itu, Anwar Hafid juga menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah kabupaten dan kota dalam mendukung program perumahan nasional. Menurutnya, kolaborasi antara BP3KP, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP3KP Sulawesi II, Recky Wolter Lahope, menyatakan pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. BP3KP, kata dia, akan mendukung perencanaan teknis, kesiapan lahan, hingga penyediaan fasilitas pendukung yang dibutuhkan.

Audiensi tersebut juga membahas penataan dan pemusatan fungsi balai perumahan agar koordinasi teknis dan operasional dapat berjalan lebih optimal. Sejumlah tindak lanjut akan dibahas melalui pertemuan teknis lanjutan dengan perangkat daerah terkait. (KB/*)