JAKARTA,netiz.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk meraih predikat tertinggi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yakni predikat A. Komitmen tersebut ditegaskan dalam webinar bertema “Roadmap Menuju Predikat SAKIP A” yang digelar oleh BPSDM bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama pada Selasa (01/07/25).
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan bahwa SAKIP bukan sekadar urusan administratif, tetapi bentuk nyata pertanggungjawaban kementerian terhadap amanah rakyat. Ia menyatakan bahwa pertanggungjawaban anggaran harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan hasil kinerja yang terukur.
“Kalau kita bicara SAKIP, berarti kita sedang berbicara tentang akuntabilitas atas apa yang telah dititipkan rakyat kepada kementerian ini. Itu harus kita pertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalu juga menyoroti pentingnya sinergi seluruh bagian organisasi agar sistem akuntabilitas berjalan optimal. Ia menganalogikan organisasi pemerintah sebagai tubuh manusia, yang memerlukan koordinasi seluruh organ untuk berfungsi dengan baik.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menggarisbawahi pentingnya peran pemimpin dalam mendorong pencapaian target SAKIP A. Menurutnya, kepemimpinan yang aktif, hadir, dan bertanggung jawab sangat dibutuhkan di seluruh lini organisasi.
“Kita semuanya di sini memiliki tanggung jawab besar untuk bersama-sama mencapai itu. Tanpa kebersamaan, kemungkinan besar SAKIP A sulit tercapai,” tegas Pudji.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan adalah tugas utama seorang pemimpin. Lemahnya pengawasan dan minimnya komunikasi internal dan eksternal kerap menjadi akar munculnya persoalan birokrasi, bahkan hukum.
Sebagai bentuk keseriusan, Kementerian ATR/BPN akan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang tidak menunjukkan dukungan nyata terhadap agenda perbaikan SAKIP. Menurut Pudji, perubahan budaya kerja harus dimulai dari niat dan komitmen pimpinan.
Webinar ini turut menghadirkan Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan, sebagai narasumber dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari berbagai unsur pejabat tinggi di lingkungan ATR/BPN, baik pusat maupun daerah. (KB/*)
