PALU,netiz.id — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tengah mengambil langkah cepat menindaklanjuti instruksi nasional yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu poin penting dari instruksi tersebut adalah pemotongan gaji dan tunjangan pejabat publik PKS untuk mendukung gerakan kemanusiaan nasional.
Ketua DPW PKS Sulawesi Tengah, Muhammad Wahyuddin SST, mengatakan bahwa instruksi yang ditandatangani langsung Presiden PKS, Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si, itu menjadi panduan bagi seluruh struktur PKS dari pusat hingga akar rumput dalam mengonsolidasikan bantuan bagi korban bencana banjir di Sumatera.
“DPP PKS menegaskan bahwa seluruh pejabat publik PKS, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun kepala daerah, diminta melakukan pemotongan gaji dan tunjangan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membantu saudara-saudara kita di wilayah terdampak,” ujar Wahyuddin dalam keterangan pers, Selasa, (02/12/25).
Selain pemotongan gaji, PKS juga menginstruksikan seluruh kader untuk melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, hingga pakaian layak pakai yang dibutuhkan para korban. DPW PKS Sulteng akan mengkoordinasikan pengumpulan dan penyaluran bantuan melalui struktur DPW, DPD, dan DPC di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
“Kami mengajak seluruh kader PKS di Sulteng untuk ikut membantu, baik melalui donasi maupun pengumpulan logistik. Semakin banyak yang terlibat, semakin besar dampak yang bisa kita berikan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, PKS Sulteng juga tengah menyiapkan relawan kemanusiaan yang akan dikirim ke lokasi terdampak. Relawan tersebut akan bekerja membantu penyaluran bantuan serta mendukung proses pemulihan pascabencana. Koordinasi dilakukan bersama DPW PKS Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar distribusi berjalan tepat sasaran dan efisien.
“Kami diminta memastikan pemetaan titik distribusi agar bantuan yang dikirim benar-benar menyentuh korban yang membutuhkan. Instruksi DPP juga menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi agar seluruh proses berjalan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Wahyuddin.
Dalam instruksinya, PKS juga menegaskan perlunya kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan lembaga terkait lainnya untuk mempercepat penanganan bencana. Seluruh kegiatan kemanusiaan, kata Wahyuddin, wajib dilaksanakan dengan prinsip keikhlasan, profesionalitas, respons cepat, serta mengutamakan keselamatan relawan.
“Ini merupakan panggilan kemanusiaan. PKS ingin hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga bantuan yang kita konsolidasikan dapat meringankan beban para korban,” tutupnya. (KB/*)
