Rabu, 11 Maret 2026
Daerah  

DPRD Sulteng Dukung Penguatan Tata Ruang sebagai Panglima Pembangunan

DPRD SULTENG
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (tengah), bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim. Wakil Ketua II DPRD Sulteng Syarifudin Hafid, dan para kepala daerah serta pimpinan instansi, berfoto bersama usai pembukaan Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi di Ruang Paripurna DPRD Sulteng, Kamis (10/07/25). FOTO: istimewa

PALU,netiz.id — Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat penataan ruang sebagai panglima pembangunan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/07/25).

Forum strategis tersebut dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BIG Prof. Dr. Aris Mardani, serta para gubernur se-Pulau Sulawesi dan Papua Barat Daya, termasuk Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid.

Sebagai tuan rumah, DPRD Sulteng menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian penting dalam mendorong sinergi lintas wilayah dan lintas level pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang tertib tata ruang, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Saya sangat mendukung penguatan tata ruang yang digagas dalam forum ini. Apalagi jika tidak tertata, hal itu bisa memicu konflik, merusak lingkungan, dan memperlebar ketimpangan antarwilayah,” ujar Syarifudin Hafid.

Politisi Demokrat Sulteng itu menekankan, percepatan penyusunan dan pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah harus menjadi prioritas bersama. Menurutnya, DPRD siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan RPJMN 2025–2029.

“RDTR adalah syarat utama hadirnya investasi yang sehat dan tertib. Karena itu, kami siap mengawal penganggaran, mendorong percepatan penyusunan, dan mengawasi pelaksanaannya,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Syarifudin juga mengapresiasi pernyataan Menko AHY yang menyebut tata ruang sebagai kompas utama pembangunan. Ia sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Pesan Pak Menko sangat tepat. DPRD berdiri di posisi yang sama untuk memastikan pembangunan tidak meninggalkan rakyat kecil dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” pungkasnya. (KB/*)