Sabtu, 30 Mei 2026
Daerah  

Abdulrahim Nasar Alamri Dorong PT CPM Beri Ruang Tambang bagi Warga Ring Satu

Abdurahim Nasar Al-Amri
Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri. FOTO: netiz.id (Akib)

PALU,netiz.id — Anggota DPRD Kota Palu, Abdulrahim Nasar Alamri, mendorong PT Citra Palu Minerals (CPM) agar memberikan sebagian kecil lahan konsesi tambangnya untuk dimanfaatkan warga sekitar sebagai area tambang rakyat. Usulan ini sejalan dengan langkah Gubernur Sulawesi Tengah yang ingin memastikan masyarakat di wilayah ring satu juga merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan tambang tersebut.

Menurut Politisi Demokrat itu, pemberian akses bagi masyarakat bukan bertujuan mengganggu kegiatan operasional perusahaan, melainkan bentuk perhatian dan keberpihakan terhadap warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan tradisional. Ia menilai, pendekatan inklusif akan menciptakan harmoni antara kepentingan investasi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Saya sangat mendukung usulan Gubernur. Pemberian sebagian kecil lahan tambang kepada masyarakat bukan untuk menghambat perusahaan, tetapi agar warga juga bisa menikmati hasil sumber daya alam di tanah mereka sendiri,” ujar Abdulrahim di Palu, Jum’at (17/10/25).

Legislator dari daerah pemilihan Palu Barat dan Ulujadi itu menegaskan, selama ini penambang tradisional kerap menghadapi masalah hukum maupun konflik dengan perusahaan akibat belum adanya kepastian ruang kerja yang legal. Ia menilai, jika pembagian lahan dilakukan secara jelas dan terukur, maka kegiatan tambang rakyat dapat berjalan tertib, ramah lingkungan, dan sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau ada pembagian lahan yang jelas, tambang rakyat bisa diatur dengan baik. Kecelakaan kerja pun bisa diminimalisir, karena masyarakat memiliki wilayah kerja yang sah dan diawasi,” tambahnya.

Abdulrahim berharap PT CPM dapat mempertimbangkan usulan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan komitmen untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar tambang.

Ia juga meminta pemerintah provinsi dan kota memfasilitasi dialog antara perusahaan dan perwakilan warga guna merumuskan solusi terbaik.
“Semua pihak harus duduk bersama. Perusahaan bisa tetap beroperasi dengan tenang, dan rakyat pun tidak kehilangan sumber penghidupannya,” tandasnya. (KB)