Selasa, 12 Mei 2026

ATR/BPN Siapkan Transformasi OTK Kantah Berbasis Wilayah

Wamen Ossy
Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan memimpin rapat daring bersama jajaran Kanwil dan Kantah se-Indonesia membahas transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) berbasis wilayah, Senin (11/05/26). FOTO: istimewa

JAKARTA,netiz.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyiapkan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) berbasis wilayah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan. Transformasi tersebut dibahas dalam rapat daring bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantah se-Indonesia, Senin (11/05/26).

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan perubahan struktur organisasi diperlukan agar pelayanan pertanahan lebih adaptif terhadap dinamika wilayah yang terus berkembang.

“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar tetap mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy.

Menurutnya, pendekatan organisasi berbasis wilayah akan memperkuat penguasaan kondisi lapangan dibanding hanya berfokus pada fungsi teknis semata. Saat ini, struktur organisasi Kantah masih dibagi berdasarkan fungsi layanan, seperti survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran, penataan dan pemberdayaan, pengadaan tanah, hingga penanganan sengketa.

Wamen Ossy menjelaskan, berbagai persoalan pertanahan di daerah kerap muncul akibat perkembangan kawasan investasi, kebutuhan sertipikasi tanah, penataan ruang, hingga potensi sengketa lahan. Karena itu, transformasi OTK Kantah dinilai penting untuk mempercepat deteksi dan penanganan persoalan pertanahan di lapangan.

Ia juga menekankan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Dengan sistem tersebut, seluruh jajaran diharapkan memiliki pemahaman menyeluruh terhadap kondisi wilayah kerja masing-masing.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menilai struktur organisasi menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menegaskan pentingnya pembagian tugas yang jelas, koordinasi antarfungsi, serta penguatan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.

“Harapan kita ingin memberi pelayanan terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM yang mampu mendukung transformasi ini,” pungkasnya. (KB/*)