JAKARTA,netiz.id — Menteri Nusron Wahid optimistis realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2026 akan terus meningkat. Hingga akhir Maret atau Triwulan I, serapan anggaran kementerian tersebut telah mencapai 20,10 persen.
Capaian itu disampaikan Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (31/03/26). Menurutnya, angka realisasi anggaran tersebut menunjukkan pelaksanaan program strategis kementerian masih berjalan sesuai target.
“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujar Nusron.
Selain melaporkan serapan anggaran, Nusron juga memaparkan perkembangan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor pertanahan. Beberapa kegiatan yang telah menunjukkan progres antara lain pengukuran bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, hingga penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Meski begitu, masih terdapat sejumlah program yang belum terealisasi sepenuhnya. Nusron menegaskan kondisi tersebut bukan karena adanya hambatan, melainkan masih berada dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.
“Kami memastikan bahwa kegiatan yang belum terealisasi saat ini bukan mengalami hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk mempercepat capaian target pada tahun ini, Nusron berharap adanya dukungan dari Komisi II DPR RI. Ia menilai kolaborasi dan pendampingan dari parlemen penting agar pelaksanaan program kementerian dapat berjalan maksimal.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Kementerian ATR/BPN memastikan seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami jajaran Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan belanja sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Zulfikar. (KB/*)
