Jumat, 1 Mei 2026
Daerah  

Gubernur Sulteng Anwar Hafid: Data Salah, Kebijakan Daerah Pasti Keliru

Gubernur Sulteng, Anwar Hafid
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah di Vila Penangkaran Rusa, Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Minggu (08/02/26). FOTO: Biro Adpim Pemprov Sulteng

MOROWALI,netiz.idGubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam peningkatan pendapatan daerah. Ia memperingatkan, kesalahan data akan berujung pada kebijakan yang keliru.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Anwar Hafid saat memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah di Vila Penangkaran Rusa, Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Minggu (08/02/26).

Saya perlu data yang akurat. Salah data akan berujung pada salah kebijakan,” tegas gubernur di hadapan jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah serta UPT Samsat Morowali dan Morowali Utara.

Rapat tersebut dipimpin Kepala Bapenda Sulteng, Andi Irman, dan diikuti pejabat lingkup Bapenda provinsi.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus menghadirkan inovasi nyata untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Satu dinas harus punya satu inovasi. Kalau inovasi sudah ada, baru kita bicara target pendapatan,” ujarnya.

Salah satu fokus utama rapat adalah optimalisasi pajak air permukaan. Gubernur mengingatkan agar pendataan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh kondisi teknis di lapangan.

Jangan cuma tahu pipanya, tapi harus tahu hulunya di mana,” tegasnya.

Selain pajak air permukaan, rapat juga membahas pendataan bahan bakar minyak (BBM) dan alat berat milik perusahaan, khususnya yang beroperasi di wilayah Morowali dan Morowali Utara.

Gubernur meminta agar jumlah alat berat perusahaan didata secara riil sebagai dasar penarikan pajak dan pengawasan.

Kita harus punya data yang jelas, berapa banyak alat berat yang dimiliki perusahaan. Kita perlu tahu,” tambahnya.

Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga menyoroti data kendaraan operasional perusahaan, termasuk perusahaan yang belum memiliki izin atau belum tertib administrasi, guna memastikan kepatuhan terhadap pajak daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Sulawesi Tengah menargetkan terbangunnya sinergi lintas instansi serta sistem pendataan berbasis digital yang terintegrasi, demi meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan dan berkeadilan. (KB/*)