PALU,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menekankan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 harus dirancang secara fokus dan terukur, dengan prioritas utama pada penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan antarwilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar dalam rapat pimpinan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (14/05/25). Rapat itu turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng Rony Hartawan, serta Kepala BPS Sulteng Simon Sapary.
Dalam arahannya, Anwar meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memahami secara menyeluruh substansi RPJMD sebagai landasan implementasi visi Sulteng Nambaso, melalui sembilan program unggulan yang dikenal dengan sebutan Sembilan Berani.
“Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus benar-benar memahami kebutuhan masyarakat miskin dan memastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata,” tegasnya.
Gubernur juga menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar melakukan need assessment berbasis data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), guna memastikan program pembangunan yang disusun benar-benar tepat sasaran.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan data, lalu merasa paling tahu. Masyarakat harus ditanya apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Itulah solusi yang sesungguhnya,” ujarnya.
Selain menyoroti pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan, Anwar juga menegaskan perlunya sinergi antarpemerintahan. Ia berencana menggelar kunjungan kerja bersama seluruh kepala dinas ke Kabupaten Buol pada 27 Mei 2025 untuk berdialog langsung dengan Bupati dan OPD setempat.
“Tugas kita bukan menggantikan bupati, tapi membantu menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa mereka tangani sendiri. Kita akan duduk bersama selama tiga hari, bicara fokus. Dari situ, kita buat kesepakatan pembangunan sampai 2030. Kalau gagal, ya gagal bersama,” ungkapnya.
Dalam sektor pertanian, Anwar mencontohkan program sederhana namun berdampak besar yang akan segera dijalankan, yakni pembangunan 13 unit penangkaran benih di setiap kabupaten dan pembentukan brigade pertanian guna mendukung mekanisasi pertanian.
“Yang penting itu cuma dua: benih dan alat. Ini yang akan kita fokuskan,” katanya.
Menjelang penyampaian draf RPJMD ke DPRD, Anwar turut mengingatkan seluruh OPD untuk menjaga etika dan menghormati lembaga legislatif.
“Saya ini pernah di DPR RI. Kalau saat sidang pakaiannya tidak sesuai, tidak bisa masuk. Barcode tidak akan aktif. Jadi mari kita hormati lembaga ini,” pesannya.
Dalam suasana rapat yang penuh gagasan namun tetap santai, Anwar juga membagikan refleksinya dari perayaan HUT Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Ia menerima banyak laporan dari pelaku UMKM yang mengaku dagangan mereka laris selama kegiatan berlangsung.
Salah satu pencapaian yang mendapat apresiasi publik, lanjutnya, adalah keberadaan Mal Pelayanan Publik selama perayaan HUT. Menurut Anwar, lembaga survei internalnya mencatat respons positif masyarakat terhadap model layanan yang terpusat dan efisien.
“Banyak warga ingin semua layanan disatukan dalam satu tempat. Bahkan mereka meminta jam layanan diperpanjang. Ini bukti bahwa masyarakat menghargai pelayanan publik yang cepat dan mudah diakses,” pungkasnya. (*)
