PALU,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan arah baru kebijakan pembangunan daerah dengan keberpihakan yang lebih besar kepada rakyat dalam penyelesaian konflik agraria.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara syukuran damai antara warga Laranggarui, Kelurahan Talise, dengan PT Citra Palu Mineral (CPM) di Kota Palu, Senin (20/10/25).
Kesepakatan damai tersebut menjadi akhir dari konflik agraria yang telah berlarut-larut selama bertahun-tahun, sekaligus menandai keberhasilan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Pemprov Sulteng dalam memediasi warga dan korporasi tambang.
Dalam pidatonya, Anwar Hafid menyebut pemerintah berpihak 60 persen kepada rakyat dan 40 persen kepada korporasi, sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan sosial-ekonomi yang selama ini terjadi.
“Perusahaan sudah kuat dan kaya, sementara masyarakat masih lemah dan miskin. Keberpihakan ini adalah bentuk keadilan sosial,” ujar Anwar.
Ia menegaskan, tujuan investasi bukanlah semata keuntungan korporasi, melainkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
“Jika hanya perusahaan yang sejahtera, itu tidak adil. Investasi hadir untuk rakyat, pemerintah juga untuk rakyat,” tandasnya.
Gubernur juga menyoroti kebiasaan perusahaan yang sering menempuh jalur hukum dalam konflik lahan tanpa mempertimbangkan fakta sosial di lapangan.
“Negara wajib melindungi masyarakat yang secara faktual sudah lebih dulu eksis di atas tanah itu,” ujarnya.
Penyelesaian damai ini disambut gembira ribuan warga Laranggarui yang hadir. Mereka menggelar syukuran bersama sebagai wujud rasa syukur atas kesepakatan damai yang dinilai bersejarah di Kota Palu.
Ketua Satgas PKA, Eva Susanti Bande, menyebut keberhasilan ini menjadi tonggak baru penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah melalui jalur non-litigasi.
“Ini bukti nyata keberpihakan Pemprov Sulteng kepada rakyat,” kata Eva. (KB/*)
