Minggu, 26 April 2026

Komisi IV DPRD Sulteng dan Pemprov Sulbar Perkuat Sinergi Penanganan Stunting dan Kemiskinan

Komisi IV DPRD Sulteng
Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berfoto bersama usai melakukan kunjungan kerja dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Ballroom Andi Depu, Mamuju, Kamis (23/04/26). FOTO: Humas DPRD Sulteng

MAMUJU,netiz.idKomisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka koordinasi dan komunikasi antar daerah ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (23/04/26). Kunjungan ini dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, dan diterima langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK).

Pertemuan yang berlangsung di Mamuju tersebut turut dihadiri Sekretaris DPRD Sulbar serta pimpinan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, PPPA dan PMD, serta Dinas Penanggulangan Bencana.

Dalam pemaparannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan bahwa pemerintah provinsi saat ini fokus pada efisiensi anggaran melalui penyederhanaan struktur birokrasi. Menurutnya, jumlah OPD telah dipangkas dari 35 menjadi 29 instansi demi meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

“Kami lebih memilih fokus pada sektor pertanian dan perkebunan. Pertambangan dalam jangka panjang berisiko merugikan lingkungan, ditambah lagi proses perizinan kini terpusat di Jakarta, bukan lagi di daerah,” tegas SDK.

Selain itu, Pemprov Sulbar juga memaparkan program unggulan Panca Daya dan PASTI PADU (Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Terpadu) sebagai langkah strategis menekan angka kemiskinan dan stunting.

Komisi IV DPRD Sulteng menyambut baik langkah tersebut. Mereka menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga tengah menjalankan program “9 Berani” sebagai instrumen pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami melihat banyak potensi kerja sama, terutama dalam penanganan stunting, pemberdayaan masyarakat adat, serta penguatan sektor sosial dan budaya,” ujar Wiwik Jumatul Rofi’ah.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antarprovinsi di Pulau Sulawesi dalam menjawab tantangan pembangunan yang serupa. (KB/*)