BANDUNG,netiz.id — Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan koordinasi dan komunikasi (korkom) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat di Bandung guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait bantuan keuangan partai politik dan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Kunjungan tersebut turut didampingi Wakil Ketua III DPRD Sulteng, Hj. Ambo Dalle, dan diterima langsung oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Drs. Wahyu Wijaya, bersama jajaran pada Rabu (22/04/26).
Dalam pertemuan itu, Komisi I DPRD Sulteng menitikberatkan pembahasan pada mekanisme bantuan keuangan kepada partai politik, mulai dari regulasi, skema penganggaran, hingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyalurannya.
Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, menegaskan bahwa pengelolaan bantuan keuangan partai politik harus berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi penguatan demokrasi.
“Kami ingin memastikan bantuan keuangan partai politik benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Selain itu, Komisi I juga mendalami pelaksanaan program P4GN yang dijalankan Kesbangpol Jawa Barat. Strategi yang dipaparkan mencakup edukasi masyarakat, pencegahan sejak dini, serta kolaborasi lintas sektor untuk menekan peredaran narkotika.
Mahfud menilai, pendekatan preventif sangat penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.
“Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, harus diperkuat agar penyalahgunaan narkotika bisa ditekan sejak awal,” katanya.
Melalui kunjungan ini, DPRD Sulteng berharap dapat memperoleh referensi untuk memperkuat kebijakan daerah, baik dalam tata kelola bantuan keuangan partai politik maupun optimalisasi program P4GN di Sulawesi Tengah. (KB/*)
