PALU,netiz.id – Polemik terkait program Berani Sehat dan Berani Cerdas terus menjadi sorotan publik. Kali ini, komunitas Berani Bangga secara terbuka menantang Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Marselinus, untuk menggelar debat terbuka berbasis data terkait kritik terhadap dua program unggulan tersebut.
Tantangan itu muncul setelah Marselinus meminta agar program Berani Sehat dan Berani Cerdas dihentikan. Ia menilai program Berani Sehat berpotensi menjadi “bom waktu” dan mempertanyakan ketepatan sasaran program Berani Cerdas, khususnya dalam penyaluran beasiswa pendidikan.
Menanggapi hal itu, Berani Bangga menilai usulan penghentian program tersebut merupakan langkah yang terlalu terburu-buru dan belum didukung analisis data yang menyeluruh. Mereka menegaskan bahwa kebijakan publik yang menyangkut sektor pendidikan dan kesehatan tidak dapat dinilai secara parsial tanpa melihat dampak serta implementasinya secara utuh.
Co-Founder Berani Bangga, Shadiq Muntashir, mengatakan kritik terhadap kebijakan publik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa setiap kritik harus dibangun di atas data yang valid dan dapat diuji secara terbuka.
“Jika ada klaim bahwa program ini bermasalah atau bahkan disebut sebagai bom waktu, maka harus dibuktikan dengan data yang lengkap. Evaluasi itu penting, tetapi harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis fakta,” ujar Shadiq, Jum’at (24/04/26).
Menurutnya, program Berani Sehat hadir sebagai pelengkap sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bukan sebagai pengganti BPJS Kesehatan. Program tersebut juga telah dilengkapi mekanisme verifikasi agar pelayanan tetap akuntabel dan tepat sasaran.
Sementara itu, pada program Berani Cerdas, Berani Bangga menegaskan bahwa sistem penyaluran beasiswa telah diperkuat melalui verifikasi berlapis, termasuk integrasi data akademik serta pengecekan bantuan ganda. Temuan ketidaksesuaian dalam jumlah terbatas dinilai sebagai bagian dari proses pengawasan yang berjalan, bukan sebagai kegagalan sistem secara keseluruhan.
“Menghentikan program hanya karena sebagian kecil temuan justru berisiko merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan pendidikan dan layanan kesehatan,” tambahnya.
Sebagai bentuk keterbukaan, Berani Bangga secara resmi mengajak Marselinus dan Pansus LKPJ DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk duduk bersama dalam forum debat terbuka berbasis data. Mereka berharap forum tersebut dapat menghadirkan diskusi objektif dengan melibatkan akademisi independen, media, serta para pemangku kepentingan lainnya, dan disiarkan secara terbuka kepada masyarakat.
Berani Bangga menegaskan bahwa ruang kritik harus tetap dijaga, namun tidak boleh berubah menjadi kesimpulan yang terburu-buru tanpa dasar data yang kuat. Mereka menyatakan siap berdialog demi memastikan kebijakan publik tetap akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (KB/*)
