BOGOR,netiz.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung implementasi teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa sebelumnya Kementerian ATR/BPN tidak termasuk dalam sembilan kementerian penyedia aplikasi prioritas. Namun, pada tanggal 24 Mei, untuk pertama kalinya, Kementerian ATR/BPN diundang untuk berpartisipasi.
“Tentunya, kami ingin turut menyukseskan dan mengintegrasikan, terutama layanan Sertifikat Tanah Elektronik,” ujar AHY di Bogor.
Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Persiapan Peluncuran GovTech Indonesia bersama sejumlah Kepala Lembaga dan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sertifikat Tanah Elektronik merupakan salah satu inovasi Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas pemerintahan, sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia. “Sertifikat Tanah Elektronik menjadi perhatian besar dari Presiden Jokowi dan manfaatnya sangat baik untuk masyarakat,” Jelas AHY.
Lebih lanjut, AHY menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan mempercepat upaya agar dapat mengejar kementerian lain dan segera menghadirkan layanan elektronik yang dibutuhkan melalui portal INA Digital.
Menko Maritim dan Investasi yang memimpin rapat koordinasi secara daring juga menekankan pentingnya peran Kementerian ATR/BPN dalam mendukung OSS (Online Single Submission). “Kementerian ATR/BPN menjadi kunci karena OSS nantinya banyak bertumpu pada ATR/BPN. Saya sangat menekankan pentingnya hal ini,” ungkapnya.
Dengan dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN, diharapkan implementasi GovTech dalam SPBE dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian Menteri ATR/BPN. (KB/*)
