JAKARTA,netiz.id — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (07/07/25).
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy menilai bahwa penyelesaian konflik pertanahan tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Ia menyambut baik inisiatif Komnas HAM dalam menyusun peta jalan (roadmap) penyelesaian konflik agraria berbasis HAM.
“Permasalahan pertanahan memerlukan pendekatan kolaboratif. Karena itu, kami sangat terbuka bekerja sama dengan Komnas HAM demi mewujudkan penyelesaian yang berkeadilan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa banyak konflik agraria terkait dengan isu kawasan hutan, tata ruang, perlindungan lingkungan, hingga aspek hukum. Oleh sebab itu, penyusunan roadmap perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar implementasinya dapat berjalan konkret dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa konflik agraria harus diselesaikan dengan menempatkan HAM sebagai prinsip dasar. Ia menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan yang terdampak langsung oleh sengketa lahan.
“Konflik agraria bukan sekadar masalah administratif, tetapi menyangkut keadilan dan hak masyarakat atas tanah sebagai sumber hidup mereka,” kata Anies.
Komnas HAM berharap sinergi antar lembaga ini dapat menjadi tonggak penting dalam mempercepat penyelesaian konflik yang selama ini berlarut-larut di berbagai wilayah Indonesia. Penyusunan roadmap diharapkan menghasilkan kesepahaman dan pembagian peran yang jelas antar instansi terkait.
Turut hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Adjie Arifuddin serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN. Dari pihak Komnas HAM, hadir pula beberapa anggota dan jajaran sekretariat. (KB/*)
