Minggu, 31 Mei 2026
Daerah  

Pemprov Sulteng Perkuat Tata Kelola Keuangan Digital Lewat Sosialisasi SIPD

NOVALINA
Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Dra. Novalina, MM,. FOTO: istimewa

PALU,netiz.idPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat transformasi tata kelola keuangan berbasis digital. Melalui sosialisasi SP2D Online dan tata cara pengisian belanja sesuai sumber dana yang tersedia, Pemprov menegaskan komitmennya dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen utama penatausahaan keuangan daerah.

Kegiatan yang digelar di Gedung Workshop PT Bank Sulteng, Jalan Tinombala, Kamis (17/07/25), ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Dra. Novalina, dan diikuti para bendahara serta operator SIPD dari seluruh OPD di lingkup Pemprov Sulteng.

Dalam sambutannya, Sekda Novalina menegaskan bahwa penggunaan SIPD merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo dan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, SIPD adalah langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan terintegrasi.

“Jika kita tidak menggunakan SIPD, maka pengelolaan keuangan kita akan dinilai buruk. SIPD tidak hanya mencakup perencanaan dan penganggaran, tapi juga pengelolaan aset dan pengawasan keuangan secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sistem SP2D Online yang terintegrasi dalam SIPD memungkinkan pencairan anggaran dilakukan secara real time, transparan, dan akuntabel. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, proses pencairan dana diyakini dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya penyesuaian perencanaan dan penganggaran dengan sumber dana yang tersedia, agar selaras dengan sembilan program prioritas Gubernur Sulawesi Tengah.

“Kita harus ubah mindset. Dana publik harus dikelola secara bertanggung jawab. OPD perlu fokus pada program-program yang mendukung langsung visi dan misi gubernur,” tambahnya.

Sekda Novalina juga menekankan pentingnya kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi program. Ketidaksesuaian di antara ketiganya, kata dia, dapat menghambat pencapaian kinerja dan berdampak pada kualitas layanan publik.

“Kalau perencanaan dan penganggaran berjalan tepat, maka pelayanan publik akan meningkat. Dan itu akan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulteng berharap seluruh perangkat daerah dapat mengintegrasikan sistem kerja mereka ke dalam platform SIPD guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh. (KB/*)