MAKASSAR,netiz.id — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Mohammad Arus Abd. Karim, mendesak pemerintah pusat memperbaiki skema dana bagi hasil (DBH) nikel agar lebih adil bagi daerah penghasil. Desakan itu disampaikan dalam Forum Koordinasi DPRD Provinsi Penghasil Nikel (FKDP2N) se-Indonesia yang digelar di Makassar, Senin (02/03/26).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel, Arus menegaskan bahwa daerah penghasil selama ini menjadi tulang punggung devisa negara dari sektor tambang nikel. Namun, menurutnya, penerimaan daerah melalui skema DBH belum mencerminkan kontribusi riil yang diberikan.
“Hari ini Indonesia dikenal sebagai pemain kunci revolusi energi hijau melalui nikel. Tapi pertanyaannya, apakah daerah penghasil sudah benar-benar merasakan manfaatnya?” tegas Arus.
Politisi Golkar itu menyoroti ketimpangan fiskal yang terjadi akibat sentralisasi kewenangan pertambangan. Daerah, kata dia, kehilangan ruang pengawasan terhadap produksi tambang yang menjadi dasar perhitungan PNBP dan DBH nikel.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah audit menyeluruh terhadap RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) perusahaan tambang yang disetujui pemerintah pusat. Audit tersebut perlu membandingkan RKAB dengan realisasi produksi di lapangan.
“Jika ada selisih produksi, itu adalah potensi kerugian bagi daerah. Setiap ton bijih nikel harus tercatat akurat karena menjadi dasar perhitungan dana bagi hasil,” ujarnya.
Selain audit RKAB, Arus juga membuka opsi peninjauan ulang regulasi DBH nikel agar provinsi penghasil mendapatkan porsi yang lebih proporsional.
Ia menegaskan forum tersebut bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan konsolidasi politik daerah penghasil nikel untuk memperjuangkan keadilan fiskal dan keberlanjutan pembangunan. (KB/*)
