JAKARTA,netiz.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Kerja yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis (30/01/25). Apresiasi ini diberikan atas capaian kinerja kementerian sepanjang tahun 2024 serta langkah-langkah strategis yang diambil dalam 100 hari kerja, terutama dalam penyelesaian persoalan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan penghargaan terhadap kinerja yang telah ditunjukkan oleh Kementerian ATR/BPN. Ia menilai bahwa berbagai program yang dicanangkan dalam 100 hari kerja menunjukkan progres yang positif.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100 hari kerja Saudara Menteri, yang telah menunjukkan progres kinerja serta pencapaian yang signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam mengelola anggaran tahun 2024. Ia menyebut bahwa beberapa program bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
“Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. Ini menunjukkan optimalisasi dalam berbagai program, termasuk redistribusi tanah dan pemberantasan mafia tanah,” ungkap Heri Gunawan.
Apresiasi serupa juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Taufan Pawe, yang menilai langkah tegas Menteri ATR/Kepala BPN dalam menangani kasus sertipikasi di kawasan Pagar Laut sebagai tindakan yang patut dicontoh.
“Saya mengapresiasi sikap Pak Menteri yang membatalkan beberapa alas hak bermasalah,” katanya.
Menanggapi berbagai pujian tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kementeriannya akan terus berkomitmen menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan dengan transparansi.
“Kami berkomitmen menuntaskan setiap permasalahan secara transparan. Semua informasi akan kami sampaikan dengan jelas kepada publik agar tidak berkembang menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat,” tegasnya.
Dengan apresiasi serta dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Rapat kerja ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran mengikuti rapat secara daring. (*)
