JAKARTA,netiz.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni, memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Kamis (03/10/24). Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN di pusat maupun daerah atas komitmen mereka dalam melaksanakan program prioritas nasional.
Raja Juli Antoni menyoroti pencapaian berbagai program strategis, salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang kini telah mencapai 118 juta bidang tanah terdaftar secara nasional. Ia juga melaporkan perkembangan signifikan pada Peta Bidang Tanah (PBT) dengan luas 101.720 hektare dan 5.306 bidang tanah yang telah tercatat hanya dalam pekan terakhir. Selain itu, realisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) mencapai 82.592 bidang.
Dalam rapat tersebut, Wamen ATR/Waka BPN menggarisbawahi pentingnya melanjutkan kerja keras selama masa transisi pemerintahan yang sedang berlangsung. Ia berharap, kinerja optimal dari jajaran kementerian dapat memastikan bahwa pemimpin baru yang akan datang mewarisi fondasi yang kuat, meneruskan capaian positif di bawah kepemimpinan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono.
Selain PTSL, Raja Juli Antoni juga menyoroti sertifikasi tanah elektronik yang semakin masif diimplementasikan. Hingga saat ini, sebanyak 465 Kantor Pertanahan atau 95,6% dari total 486 kantor di seluruh Indonesia telah mengadopsi sistem elektronik, dengan 32 provinsi yang sudah sepenuhnya beralih ke sistem ini. Sebanyak 1.231.124 sertifikat tanah elektronik telah diterbitkan, menunjukkan percepatan yang signifikan dalam pengelolaan pertanahan berbasis digital.
Rapat ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta para pimpinan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, yang mengikuti secara daring. Beberapa program strategis lainnya yang dibahas dalam pertemuan ini termasuk Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota, Peta Panjang Batas Kawasan Hutan, Data Tanah Ulayat, Data dan Informasi P4T, SK Redistribusi Tanah, Akses Reform, Peta Zona Nilai Tanah, serta upaya penanganan sengketa tanah.
Dengan capaian-capaian ini, Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan layanan publik dan mencapai target-target strategis nasional, bahkan di tengah masa transisi pemerintahan yang sedang berlangsung. (*)
