PALU,netiz.id — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Reforma Agraria yang terletak di Kelurahan Duyu, Kota Palu, pada Rabu (04/12/2024). Dalam kunjungannya, Wamen Ossy memberikan apresiasi yang tinggi terhadap keberhasilan Kelompok Tani “Duyu Bangkit” dalam memanfaatkan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kawasan Reforma Agraria ini berhasil menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah kota, Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan Palu, Bank Indonesia, serta berbagai pihak lainnya. Sinergi yang terjalin membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan pendapatan petani sejak kawasan ini ditetapkan sebagai Kampung Reforma Agraria pada tahun 2021,” ujar Wamen Ossy.
Wamen Ossy juga mengungkapkan pentingnya pengelolaan lahan dengan prinsip closed loop system yang diterapkan di Kampung Reforma Agraria Duyu. Ia menyatakan bahwa model ini, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi prototipe yang dapat dikembangkan di kawasan Reforma Agraria lainnya. “Dengan pengelolaan yang tepat, model ini dapat mewujudkan tujuan Reforma Agraria untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat secara maksimal,” tambahnya.
Selain itu, Ossy Dermawan berharap redistribusi lahan dan legalisasi aset di kawasan Reforma Agraria dapat terus diperluas, sehingga lebih banyak daerah yang dapat merasakan manfaatnya. Kampung Reforma Agraria di Palu, yang dikenal sebagai penghasil anggur lokal, menjadi bukti nyata bagaimana reforma agraria dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan perekonomian lokal. Model pengelolaan seperti ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui akses terhadap reformasi agraria. Ia menjelaskan bahwa Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menginginkan model pemberdayaan berbasis closed loop system untuk memastikan bahwa aset yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk melalui penyediaan akses permodalan, ekonomi, dan pemasaran.
Namun, Yulia juga menyoroti perlunya penyesuaian model sesuai dengan kondisi daerah. “Tidak semua wilayah bisa menerapkan model yang sama. Seperti halnya di Kampung Reforma Agraria di Palu, di mana masyarakat memasarkan hasil produksi secara mandiri. Ini juga menjadi alternatif pemberdayaan yang efektif,” jelasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri; Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama; serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Sulawesi Tengah. (*)
