JAKARTA,netiz.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pinjaman Tahun 2024 pada Program Percepatan Reforma Agraria (One Map Project), Kamis (15/05/25), di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Dalam arahannya, Pudji menekankan pentingnya keterbukaan dan kerja sama seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia mendorong agar komunikasi aktif dibangun dengan tim auditor sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
“Saya mohon kepada Bapak/Ibu untuk bekerja sama dan terbuka dengan teman-teman dari BPK RI. Konsultasikan dan komunikasikan segala hal. Insyaallah, permasalahan bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik,” ujar Pudji.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun Kementerian ATR/BPN telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), potensi permasalahan tetap bisa muncul jika tidak diantisipasi secara cermat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh unit kerja untuk tetap waspada terhadap setiap potensi kekeliruan, terutama yang dapat berimplikasi hukum.
“Kami siap memberikan data yang dibutuhkan dan mendukung penuh kelancaran tugas tim pemeriksa dari BPK RI,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab dari BPK, Erwin Djuty, menyampaikan bahwa proses pemeriksaan akan dilaksanakan selama 30 hari, mulai 16 Mei hingga 26 Juni 2025. Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya BPK dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam proyek-proyek pinjaman internasional seperti One Map Project.
“Komunikasi yang baik antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa menjadi kunci keberhasilan dalam proses ini,” kata Erwin.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
