MEDAN,netiz.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama pemerintah daerah se-Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen menuntaskan target penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Sumut sebagai bagian dari pencapaian target nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi bersama kepala daerah se-Sumut yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (07/05/25).
“Target nasional adalah 2.000 RDTR tuntas pada tahun 2028. Dari Sumut, ditargetkan sebanyak 128 RDTR. Saat ini baru 14 yang rampung, sehingga masih ada 114 yang harus dikejar. Karena itu, kami menyepakati skema pembiayaan kolaboratif,” ujar Nusron dalam konferensi pers usai rapat.
Ia menjelaskan, RDTR sangat krusial dalam menciptakan tata ruang yang tertib, mempercepat perizinan investasi, serta mencegah konflik pemanfaatan lahan. Dokumen RDTR yang tersusun lengkap akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan melindungi kawasan strategis dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Sebagai bagian dari upaya percepatan, Kementerian ATR/BPN akan menggandeng Bank Dunia dalam pembiayaan RDTR. Skema pembiayaan dirancang kolaboratif: 30 persen dari pemerintah kabupaten/kota, 30 persen dari pemerintah provinsi, dan sisanya ditanggung pemerintah pusat.
“Dengan pembiayaan bersama ini, kami optimistis target 2.000 RDTR secara nasional, termasuk 128 dari Sumatera Utara, bisa tercapai sesuai tenggat waktu,” tambah Nusron.
Kementerian ATR/BPN juga mendorong kepala daerah untuk segera menetapkan wilayah prioritas RDTR dan menyampaikan usulan resmi ke pusat. Kolaborasi lintas sektor dinilai sebagai kunci penyelesaian RDTR secara tepat waktu dan berkualitas.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, Kakanwil BPN Sumut Sri Pranoto, dan Tenaga Ahli Menteri Bidang Bantuan Hukum dan Litigasi M. Robi Rismansyah.
Hadir pula Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, para bupati/wali kota se-Sumut, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara. (*)
