MAKASSAR,netiz.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sulawesi Selatan dengan mengajak jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN untuk memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah.
Dalam arahannya kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulsel di Makassar, Sabtu (12/04/2025), Menteri Nusron menekankan pentingnya pendekatan kepada kepala daerah guna mendukung pembiayaan program PTSL, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem.
“Perlu dilakukan pendekatan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Minimal, kita bisa meminta subsidi, khususnya untuk PTSL yang menyasar masyarakat miskin ekstrem. Dengan begitu, mereka terbantu karena aset berupa tanah memiliki perlindungan hukum,” ujar Nusron.
Ia menyebut, kolaborasi ini merupakan solusi saling menguntungkan (win-win solution), karena dengan memiliki sertipikat tanah, masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan lahannya, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan kondisi ekonomi.
Tak hanya itu, Menteri Nusron juga mengimbau jajaran Kepala Kantor Pertanahan di Sulsel agar aktif mendorong pemerintah kabupaten/kota memberikan pembebasan atau pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi warga kurang mampu.
“Salah satu alasan masyarakat enggan mengikuti program PTSL adalah beban BPHTB. Kalau bisa, warga miskin ekstrem dibebaskan dari kewajiban itu, agar mereka mau mensertipikatkan tanahnya,” tambahnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Turut hadir Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulsel, R. Agus Marhendra, serta para Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. (*)
