SUMEDANG,netiz.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau para kepala daerah untuk aktif menyosialisasikan pentingnya pemasangan tanda batas tanah kepada masyarakat. Imbauan ini disampaikan dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Balairung Rudini, IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/06/25).
Dalam pernyataannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga batas tanah menjadi salah satu pemicu utama terjadinya sengketa pertanahan. Bahkan, tak jarang terjadi kesalahan tukar batas dengan lahan milik orang lain.
“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan menjaga tanda batas tanah sering kali memicu sengketa, bahkan terjadi tukar batas dengan lahan di sebelahnya,” ujarnya.
Sejak tahun 2023, Kementerian ATR/BPN telah menggulirkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Namun, menurut Nusron, keberhasilan gerakan ini membutuhkan dukungan penuh dari kepala daerah.
“Sudah saatnya pemerintah bersama menyosialisasikan gerakan pemasangan tanda batas tanah ini agar tidak terus terjadi konflik tapal batas antarwarga,” tambahnya.
Selain itu, Nusron juga menyoroti masih banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan dan belum bersertipikat. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat desa, hingga asosiasi profesi di bidang pemetaan dan pengukuran guna mempercepat proses sertipikasi.
“Untuk persoalan seperti itu, kepala daerah bisa bekerja sama dengan perangkat desa, dengan asosiasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan untuk sama-sama melengkapi sertipikat tersebut,” tegasnya.
Hingga Juni 2025, progres Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menunjukkan capaian positif. Dari target nasional sebanyak 126 juta bidang tanah, sebanyak 122,5 juta bidang telah didaftarkan, dengan 96,4 juta bidang telah bersertipikat.
“Tugas kita sekarang adalah melanjutkan pendaftaran bidang tanah yang belum terdaftar dan belum bersertipikat. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kerja samanya,” pungkas Nusron di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta orientasi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, sebagai narasumber. Menteri Nusron hadir bersama Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar. (KB/*)
