JAKARTA,netiz.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima kunjungan delegasi dari Republik Senegal, Republik Madagaskar, dan Republik Pantai Gading. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) yang tengah dilaksanakan di Indonesia.
Kehadiran rombongan disambut oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya pada Senin (30/09/24). Dalam sambutannya, Virgo memperkenalkan informasi dasar mengenai struktur dan fungsi Kementerian ATR/BPN, yang memiliki 4 Kantor Pusat, 33 Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, dan 486 Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.
Virgo menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menangani berbagai urusan pertanahan dan tata ruang, termasuk pendaftaran bidang tanah di seluruh Indonesia. “Kami berupaya mewujudkan tujuh tujuan strategis, mulai dari keadilan pertanahan hingga kepastian hukum hak atas tanah,” ungkapnya di hadapan para delegasi.
Progres pendaftaran tanah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sesditjen SPPR, Hendy Pranabowo, mengungkapkan bahwa sejak dimulainya program percepatan pada 2017 melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian ATR/BPN telah berhasil memetakan 118 juta bidang dari total 126 juta bidang yang ada. “Kami menargetkan untuk mencapai 120 juta bidang terdaftar pada akhir tahun 2024,” tuturnya.
Mika-Petteri Törhönen, seorang ahli pertanahan dari World Bank, menilai bahwa Indonesia merupakan pemimpin dunia dalam pendaftaran tanah. Ia menambahkan, “Pada 2026, Indonesia ditargetkan dapat mendaftarkan seluruh bidang tanah non-hutan, dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan persoalan pertanahan.”
Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penyerahan cinderamata oleh Dirjen SPPR kepada delegasi. Di sesi kedua, masing-masing delegasi memaparkan kondisi administrasi pertanahan di negara mereka. Diskusi dipimpin oleh Yono Cahyono, Kepala Subdirektorat Pengukuran dan Pemetaan Bidang, untuk membahas langkah-langkah yang dapat diterapkan sesuai dengan situasi masing-masing negara.
Hadir dalam pertemuan ini juga Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon C.M. Panggabean, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan Brilianto, serta perwakilan dari World Bank dan Tim Konsultan Program Management Unit Proyek Program Percepatan Reforma Agraria (PMU-PPRA). (*)
