PALU,netiz.id — Media memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam memperkenalkan transisi energi kepada masyarakat. Namun, pada kenyataannya, isu energi baru terbarukan belum menjadi fokus utama media dalam publikasinya.
Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tengah, Mohammad Iqbal, menyatakan bahwa sesuai dengan fungsinya untuk mengedukasi masyarakat, media juga memiliki tugas penting untuk memberikan pemahaman yang luas dan benar tentang transisi energi kepada publik.
“Karena media yang fokus pada isu transisi energi dapat memobilisasi dukungan masyarakat dan mempercepat upaya dekarbonisasi sistem energi di Indonesia,” terangnya saat menjadi narasumber dalam dialog Pengembangan Energi Baru Terbarukan Festival Media ke-2 2023 di Taman Gor Palu, Senin, (11/12/23)
Menurut jurnalis senior Sulteng tersebut, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh AMSI, secara nasional tidak dapat dipungkiri bahwa masih sedikit media di Indonesia yang secara khusus fokus pada isu transisi energi, termasuk di Sulawesi Tengah.
Bahkan, hingga saat ini, lanjut dia, media hanya melihat isu transisi energi sebagai sesuatu yang kurang menarik sehingga publikasinya hanya bersifat permukaan tanpa mendalaminya dan kurang konsentrasi dalam melaporkannya kepada masyarakat.
“Padahal, isu transisi energi sangat penting untuk diawasi oleh media,” tegas Iqbal.
Koresponden CNN Indonesia itu menambahkan bahwa ke depannya, media perlu secara masif menyuarakan isu transisi energi.
“Transisi energi bukan hanya menjadi isu nasional, melainkan sudah dikampanyekan secara global. Oleh karena itu, sangat penting bagi media di Indonesia untuk fokus ke arah itu,” tandasnya.
Kebutuhan listrik sebesar 1.885 TWH, Pada 2021, konsumsi kebutuhan listrik Indonesia mencapai 255,1 Terra Watt Hour (TWH), dan diperkirakan total kebutuhan listrik pada tahun 2060 dapat mencapai sekitar 1.885 TWH, atau lebih dari 6 kali lipat.
Hal ini mendorong pemerintah untuk terus mempercepat program penambahan pembangkit listrik baru. Tercatat, pemerintah menargetkan untuk membangun pembangkit listrik hingga kapasitas 41 ribu Megawatt pada tahun 2030.
Dalam mencapai target ini, pemerintah memberikan penekanan pada potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Namun, dalam fokus pengembangan teknologi EBT, masih ada permasalahan terkait pendanaan dan harga jualnya.
Ini disebabkan oleh tingginya biaya penerapan energi bersih untuk kebutuhan kelistrikan, seperti contohnya dalam penerapan teknologi panel surya. Berdasarkan analisis PLN, biaya panel surya mencapai US$4 sen/KWH.
Selain itu, diperlukan teknologi penyimpanan baterai padat agar pembangkit dapat beroperasi 24 jam sehari. Namun, harga baterai masih sangat tinggi, mencapai US$13 sen/KWH.
Akibatnya, harga perangkat PLTS bersama teknologi baterai dapat mencapai US$17 – 18 sen/KWH. Angka ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan pembangkit listrik batu bara (PLTU) sekitar US$6 sen/KWH. (*)
