DONGGALA,netiz.id – Kejaksaan Negeri Donggala resmi menetapkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah (Pemda) Donggala sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Jalan Lingkar Kabonga–Salubomba.
Penetapan tersangka ini diumumkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Donggala, Fahri, dalam konferensi pers yang digelar pada Jum’at (16/08/24)
Didampingi oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Junaedi, dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Ikram, Fahri menjelaskan bahwa kedua tersangka berinisial RT dan RD memiliki peran penting dalam proyek tersebut. RT menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sementara RD adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Menurut Fahri, dugaan kerugian keuangan negara dalam proyek ini saat ini tengah dihitung oleh ahli dari Universitas Tadulako. “Kami masih menunggu hasil pasti dari perhitungan ahli, namun dugaan sementara mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Angka ini bisa bertambah berdasarkan analisis lebih lanjut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fahri menekankan bahwa penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Meski demikian, penetapan ini sempat mengalami keterlambatan karena menunggu kehadiran penasehat hukum yang diperlukan untuk mendampingi proses administrasi.
“Penyidikan masih terus berlanjut, dan kami membuka kemungkinan adanya penambahan tersangka berdasarkan hasil investigasi lebih lanjut,” tegasnya.
Dalam kasus ini, kontraktor pelaksana proyek juga telah dijadwalkan untuk diperiksa pada hari Selasa mendatang, bersamaan dengan beberapa pihak lainnya. Proyek rekonstruksi Peningkatan Jalan Kabupaten Lingkar Kabonga–Salubomba sendiri dimenangkan oleh CV Rezky Jaya, yang sebelumnya ditetapkan sebagai pemenang lelang kedua dari 22 peserta pada Juli 2021 silam.
Proyek ini dibiayai oleh anggaran sebesar Rp10 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021. CV Rezky Jaya ditunjuk sebagai pelaksana proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp9,79 miliar dan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender dengan Nomor kontrak :600.02-07/KONT/BM-08RKJ/DPUPR/VIII/2021. (KB)
