PADANG,netiz.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dijadwalkan membuka kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Senin (28/04/25).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat. Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyatakan kehadiran Menteri Nusron mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pendaftaran tanah ulayat di seluruh Indonesia.
“Kehadiran Menteri Nusron pada acara ini menunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen melindungi tanah ulayat melalui program pendaftaran tanah ulayat,” kata Rezka dalam keterangannya di Padang, Minggu (27/04/25).
Rezka menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat adat mengenai pentingnya pendaftaran tanah ulayat, baik dari sisi manfaat maupun tujuan hukumnya.
“Pendaftaran ini penting sebagai bentuk pengakuan resmi atas eksistensi masyarakat hukum adat serta langkah konkret untuk mencegah hilangnya tanah ulayat,” jelasnya.
Acara ini melibatkan berbagai unsur, antara lain kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), bundo kanduang, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat sipil. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh.
“Melalui kolaborasi semua pihak, diharapkan percepatan pendaftaran tanah ulayat dapat terwujud dengan tetap memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat hukum adat di masing-masing wilayah,” pungkas Rezka.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron dijadwalkan menyerahkan sejumlah sertipikat, termasuk Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat seluas 21.933 meter persegi kepada Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan, Kota Pariaman.
Selain itu, Menteri Nusron juga akan memberikan pengarahan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat di Kantor Gubernur Sumatera Barat mengenai kebijakan pertanahan dan tata ruang.
Mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini adalah Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT Iskandar Syah, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat Teddi Guspriadi beserta jajaran. (*)
