BANDUNG,netiz.id — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmennya untuk melindungi dan melegalkan tanah aset negara, termasuk tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini disampaikan saat memberikan pembekalan dan motivasi kepada Perwira Kavaleri di Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) Bandung pada Jumat (06/12/2024).
Ossy Dermawan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah aset negara yang belum terdaftar atau yang status hukumnya belum jelas. Ia menegaskan, komitmen untuk menjaga dan melegalisasikan aset milik TNI adalah kewajiban yang sejalan dengan arahan dari Menteri ATR dan Presiden Republik Indonesia.
“Sesuai dengan perintah Bapak Menteri, Bapak Presiden, dan negara, kami berkewajiban untuk menjaga dan melegalkan aset-aset milik TNI. ATR/BPN juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.
Saat ini, sekitar 525 permasalahan aset milik TNI dan Kementerian Pertahanan telah teridentifikasi. Meskipun demikian, Wamen ATR/Waka BPN mengakui adanya tantangan terkait keterbatasan kewenangan, terutama terkait tanah yang berada di kawasan hutan. Sesuai dengan hukum yang berlaku, tanah yang berada dalam kawasan hutan menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan, sehingga sertifikasi tanah tersebut hanya dapat dilakukan setelah pelepasan kawasan hutan.
“Walaupun kami memiliki keterbatasan wewenang, kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mencari solusi atas permasalahan tumpang tindih antara tanah kawasan hutan dan non-kawasan hutan,” tambahnya.
Di luar kawasan hutan, Ossy Dermawan menekankan bahwa Kementerian ATR/BPN terus mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memastikan seluruh tanah negara tercatat dengan jelas dan memiliki status hukum yang sah. Program ini diharapkan dapat mengatasi sengketa serta ketidakjelasan status tanah yang selama ini menjadi hambatan dalam pengelolaan aset negara.
Selain Wamen ATR/Waka BPN, turut hadir dalam acara ini Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat, Eko Susatyo, Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat, Rayen Obersyl, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. Acara ini juga dihadiri oleh para Pati, Pamen, dan Pama Korp Kavaleri TNI AD. (*)
