BOGOR,netiz.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait isu-isu pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hakim mengenai berbagai regulasi di bidang tersebut serta mendorong tata kelola pertanahan yang lebih baik di masa mendatang.
Dalam sambutannya pada pembukaan acara yang digelar di Aula PPSDM Kementerian ATR/BPN, Kabupaten Bogor, Rabu (02/10/24), AHY menekankan pentingnya persamaan persepsi di antara para penegak hukum terkait isu-isu pertanahan yang sering kali tumpang tindih. Ia menyoroti bahwa perbedaan pandangan dalam memahami konsep pertanahan, termasuk tanah milik negara, sering kali memicu masalah di lapangan.
“Masih terdapat perbedaan dalam memaknai sejumlah isu terkait pertanahan, termasuk regulasi yang kerap tumpang tindih. Melalui program sertifikasi ini, diharapkan kita bisa lebih solid dalam memahami permasalahan pertanahan yang dialami masyarakat,” ujar AHY.
Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa program ini penting untuk memastikan para hakim mampu memberikan putusan yang tepat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, yang sering kali menjadi persoalan pelik di tengah masyarakat. Pemerintah, lanjutnya, harus hadir dalam melindungi masyarakat dari praktik-praktik penyerobotan tanah oleh mafia tanah dan masalah lainnya.
“Kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat sangatlah penting. Dengan tata kelola pertanahan yang baik, kita bisa mewujudkan keadilan dan hak atas tanah untuk semua,” tambahnya.
Program sertifikasi ini diikuti oleh 80 hakim dari peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Mereka mengikuti pelatihan dengan metode blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran tatap muka dan mandiri, yang mencakup total 109 jam pelajaran. Diharapkan pendekatan ini mampu memberikan pemahaman aplikatif yang lebih baik kepada para hakim dalam menangani kasus-kasus nyata di lapangan.
Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari Mahkamah Agung (MA). Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, turut hadir dalam pembukaan program, bersama dengan sejumlah pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN serta pejabat penting lainnya. AHY juga didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni.
Turut hadir pula Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Sunarto; Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto; serta sejumlah pejabat MA dan DPR RI, termasuk praktisi Junimart Girsang. (*)
