JAKARTA,netiz.id – Upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif terus dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia. Salah satu inisiatif penting dalam Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan adalah pembentukan Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam memperkuat Zona Integritas di lingkungan pemerintahan.
Dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Satuan Kerja Berpredikat WTAB yang digelar di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta, pada Selasa (20/08/24), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah strategis yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN.
“Saya memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas penggagasannya terhadap konsep WTAB. Ini adalah langkah penting yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan nasional, salah satunya adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik,” ujar Hadi Tjahjanto.
Menurut Menko Polhukam, program WTAB ini menjadi kunci dalam mengatasi berbagai permasalahan birokrasi yang sering dihadapi, seperti ego sektoral, prosedur administrasi yang berbelit-belit, peraturan yang tumpang tindih, hingga sistem yang tidak transparan. Ia menegaskan bahwa masalah-masalah tersebut sering kali membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang, seperti praktik pungutan liar.
“Penyederhanaan proses administrasi melalui WTAB ini adalah langkah penting untuk memberantas pungutan liar dan segala bentuk penyalahgunaan lainnya,” lanjut Hadi Tjahjanto.
Pembentukan WTAB ini merupakan bagian dari pembangunan Zona Integritas yang sistematis, lengkap, dan berkelanjutan. Menko Polhukam menyebut langkah ini sebagai bentuk nyata dari komitmen dan kerja keras Kementerian ATR/BPN yang patut dijadikan contoh oleh kementerian dan lembaga lain.
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sambutannya menekankan pentingnya pembangunan Zona Integritas, khususnya dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. AHY mengingatkan bahwa aspek manusialah yang menjadi penentu utama dalam kemajuan atau kemunduran sebuah organisasi, bahkan peradaban masyarakat secara keseluruhan.
“Pembangunan dapat dilakukan kapan saja, namun tanpa integritas dan kapasitas yang memadai dari individu-individu yang terlibat, kita tidak akan mencapai kemajuan yang diharapkan,” kata AHY.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto, yang hadir mewakili Menteri PANRB. Turut hadir juga jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia, serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (*)
