Menu

Mode Gelap

Nasional · 2 Jun 2024

Masyarakat Donggala Bersatu Desak Pemerintah Segera Resmikan Pelabuhan Penumpang


					Salah satu bangunan di Pelabuhan Penumpang di Kecam,atan Banawa Donggala. Photo: netiz.id (akib) Perbesar

Salah satu bangunan di Pelabuhan Penumpang di Kecam,atan Banawa Donggala. Photo: netiz.id (akib)

DONGGALA,netiz.id Munculnya spanduk penolakan pemindahan operasional kapal PELNI (KM Labobar & KM Lambelu) ke Kabupaten Donggala/Pelabuhan Donggala Sulawesi Tengah mengundang reaksi dari setempat, khususnya di Ibu Kota Kabupaten yang terletak di .

Anil Syamsuddin, warga Donggala dari Kecamatan Banawa, mengungkapkan antusiasme seluruh masyarakat Donggala, termasuk calon bagasi, , dan sopir yang melayani -Pasangkayu, Parigi, Tolitoli, Pantai Timur, , dan Mamuju, atas kembalinya operasional kapal KM Labobar dan KM Labobar di .

“Pelabuhan Donggala yang megah dan luas ini, setelah sekian lama vakum, telah menghambat kemajuan Kota Donggala,” tutur Anil saat dikonfirmasi media ini pada Minggu (02/06/24).

Ia menambahkan bahwa beberapa dekade silam, Pelabuhan Penumpang di Pelabuhan Donggala direlokasi ke Pelabuhan Pantoloan. Saat itu, masyarakat Donggala menerima keputusan tersebut tanpa perlawanan.

“Kami patuh pada keputusan pemerintah, meskipun pahit untuk diterima. Pada masa itu, roda perekonomian Donggala, khususnya di Kecamatan Banawa, berjalan dengan baik. Namun, situasinya berbalik 180 derajat semenjak pemindahan pelabuhan penumpang ke Pantoloan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anil menegaskan bahwa dia dan masyarakat mendesak pemerintah untuk segera kembali Pelabuhan Penumpang di Kecamatan Banawa, Donggala. “Hal ini diharapkan dapat membangkitkan kembali roda perekonomian di Donggala,” pungkasnya.

Pemindahan operasional kapal PELNI ke Pelabuhan Donggala diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Donggala. Demikian Anil Syamsuddin. (KB/*)

Artikel ini telah dibaca 468 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Menteri Nusron Wahid: 2026 Tak Boleh Ada Lagi Berkas Pertanahan Menumpuk

15 Januari 2026 - 06:30

nusron Wahid

Wamen ATR/BPN Tekankan Kekompakan Internal untuk Tingkatkan Pelayanan Pertanahan

15 Januari 2026 - 06:19

Wamen Ossy Dermawan

Sekjen ATR/BPN Tekankan Pentingnya Penyelarasan Kompetensi SDM

14 Januari 2026 - 19:24

ATR BPN RI

Wamen ATR/BPN: Sekolah Rakyat Bukti Negara Hadir untuk Anak Indonesia

14 Januari 2026 - 05:42

Wamen Ossy Dermawan

328 Ribu Hektare Lahan Swasembada di Papua Selatan Kantongi SK ATR/BPN

14 Januari 2026 - 05:36

Nusron Wahid

80 Persen Tanah Terdaftar, ATR/BPN Perkuat Pengawasan PPAT Lewat Pelantikan MPPP dan MPPW

13 Januari 2026 - 10:07

ATR BPN RI
Trending di Nasional