JAKARTA,netiz.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) atas kontribusi signifikan dalam percepatan penyertipikatan tanah di Pulau Nusakambangan. Penghargaan tersebut diserahkan dalam upacara Hari Pengayoman ke-79 yang digelar pada Senin, (19/08/24), di Lapangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
Penghargaan ini diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat proses sertipikasi tanah yang menjadi aset Kementerian Hukum dan HAM di Pulau Nusakambangan.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan 35 Sertipikat Hak Pakai untuk lahan di Pulau Nusakambangan dengan total luas mencapai 75.040.780 meter persegi. Penyerahan ini menandai sekitar 62% dari keseluruhan luas tanah di pulau tersebut yang telah disertipikasi, dengan sisa lahan yang masih dalam penguasaan masyarakat diharapkan dapat segera diselesaikan.
Seluruh sertipikat yang diserahkan merupakan Sertipikat Tanah Elektronik, yang diterbitkan pada tahun 2023 dan 2024. “Tahun ini, semua sertipikat tanah yang diserahkan adalah Sertipikat Tanah Elektronik, sebanyak 35 sertipikat,” ujar Suyus Windayana.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama, Sekjen Kementerian ATR/BPN juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, Andap Budhi Revianto, terkait Fasilitasi Layanan Pertanahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kerja sama ini bertujuan untuk membantu proses sertipikasi tanah aset serta penyelesaian sengketa tanah dari aset-aset Kementerian Hukum dan HAM.
“Perjanjian Kerja Sama ini merupakan yang kedua, setelah sebelumnya kami bekerja sama terkait sharing data, khususnya data badan hukum. Kali ini, kami fokus pada sertipikasi untuk seluruh aset, baik yang sudah clear maupun yang masih bermasalah,” jelas Suyus Windayana.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, yang mendampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN. (*)
