JAKARTA,netiz.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan bergengsi, Anugerah One Map Policy for Better Governance, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penghargaan ini diterima langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam acara One Map Policy Summit 2024 yang digelar di St. Regis Hotel, Jakarta pada Kamis (11/07/24).
Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas inovasi kebijakan Geoportal Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan Tata Ruang. Sistem informasi ini mempercepat pengelolaan data dan informasi geospasial tematik melalui alur kerja kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan Kebijakan Satu Peta.
Kementerian ATR/BPN telah berhasil menyelesaikan 18 IGT dengan tema prioritas yang harus rampung pada tahap kompilasi dan integrasi di tahun 2024 ini. “Alhamdulillah, sampai akhir bulan Juni lalu, ke-18 IGT telah mencapai tahap integrasi, artinya telah mencapai target. Namun, secara kuantitatif, masing-masing tema IGT itu masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami akan terus menyempurnakannya hingga akhir tahun 2024,” kata Menteri AHY.
Menteri AHY juga menekankan bahwa Kementerian ATR/BPN terus berupaya meningkatkan kualitas data pertanahan, yang secara bersamaan akan meningkatkan kualitas layanan pertanahan. “Kami terus melakukan akselerasi validasi dan digitalisasi data pertanahan, terutama di tingkat daerah yang akan menjadi kunci sukses implementasi Sertipikat Tanah Elektronik,” ujar Menteri AHY.
Dalam empat bulan terakhir, jumlah Kantor Pertanahan yang telah mengimplementasikan layanan elektronik meningkat 25 kali lipat. “Kami berhasil meningkatkan jumlah Kantor Pertanahan yang mampu menjalankan layanan elektronik, dari 10 Kantor Pertanahan menjadi 251 Kantor Pertanahan,” tambahnya.
Terkait dengan Kebijakan Satu Peta, Menteri AHY mengungkapkan adanya beberapa tantangan dalam implementasi program tersebut. “Dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, baik pada tahap kompilasi maupun integrasi, kami menemukan sejumlah tantangan yang terus kami carikan solusinya secara simultan,” ujarnya.
Setidaknya ada tiga tantangan utama yang dihadapi Kementerian ATR/BPN dalam mengintegrasikan data untuk Kebijakan Satu Peta. “Pertama, belum adanya standarisasi data untuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan sesuai Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Kedua, proses penyusunan database pertanahan dan ruang yang terintegrasi masih berjalan. Ketiga, data yang tersedia belum dapat diakses dan dimanfaatkan dengan mudah dan transparan karena masih ada masalah interoperabilitas,” jelas Menteri AHY.
One Map Policy Summit 2024 merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu tujuan utama penyelenggaraannya adalah untuk merumuskan ide, gagasan, dan terobosan dalam menjawab tantangan serta memastikan keberlanjutan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang selepas tahun 2024.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Laporan pelaksanaan One Map Policy disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qalbi; serta Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam acara ini adalah sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama beserta jajaran Kementerian ATR/BPN. (*)
