PALU,netiz.id — Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, hadir dalam acara Rembug Stunting yang diadakan pada Kamis kemarin, (13/7/23) di Restoran Kampung Nelayan Kota Palu. Acara ini merupakan forum diskusi antara Wali Kota dan berbagai pihak terkait untuk membahas masalah Stunting.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Hadianto menyampaikan pentingnya isu Stunting yang telah menjadi perhatian sejak tahun 2021 dan diperkuat pada tahun 2022. Stunting, yang merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, dapat menghambat perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak dalam jangka pendek.
“Wali Kota Palu sangat peduli dengan isu Stunting ini, seperti halnya pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palu telah meluncurkan program-program yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi masalah Stunting,” ungkap Wali Kota.
Salah satu contoh program yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Palu adalah pemberian paket stimulus Stunting sebesar Rp500 ribu per bulan. Program ini telah berjalan sejak tahun 2022 dan bertujuan untuk membantu keluarga yang berisiko mengalami Stunting.
Tidak hanya itu, Wali Kota Hadianto juga telah mendorong stafnya untuk melakukan identifikasi dengan baik terhadap keluarga-keluarga yang berpotensi mengalami Stunting. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya Stunting, yang sulit untuk dikembalikan setelah terjadi.
Pemerintah Kota Palu juga mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga kesehatan dan gizi yang baik, serta melakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi dini kemungkinan terjadinya Stunting.
Rembug Stunting ini diharapkan tidak hanya berakhir sebagai pertemuan semata, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mengatasi masalah Stunting. Setelah acara ini, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diminta untuk menyusun rencana aksi yang konkret. Demikian pula, peran lurah dan camat dalam melakukan pemetaan dengan baik dan mencari solusi diharapkan dapat membantu dalam mengatasi Stunting di Kota Palu.
Acara Rembug Stunting dihadiri oleh Kepala BKKBN Sulteng, Kepala Bappeda Sulteng, pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng, serta Forkopimda dari Kota Palu maupun Provinsi Sulteng. (TIM)
