PALU,netiz.id — Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan pentingnya keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil nikel. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat tindak lanjut hasil Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel yang sebelumnya digelar DPRD Sulawesi Tengah.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Arnila Ali, menjadi bagian dari penguatan komitmen bersama atas kesepakatan forum yang melibatkan sejumlah DPRD dari provinsi penghasil nikel di Indonesia.
Rapat tersebut dihadiri anggota Komisi III DPRD Sulteng, yakni Dandy Adhi Prabowo, Marthen Tibe, Takwin, Surardi, Musliman, dan Sadat Anwar Bihala. Turut hadir Sekretaris DPRD Sulawesi Tengah, Sadly Lesnusa, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi III.
Arnila Ali menjelaskan, Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel menghadirkan perwakilan DPRD dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Dalam forum tersebut, seluruh peserta sepakat memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam, khususnya komoditas nikel.
“Forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial. Ada komitmen bersama agar Dana Bagi Hasil dari sektor nikel benar-benar memprioritaskan daerah penghasil,” ujar Arnila pada Senin (12/01/26).
Ia menegaskan, selama ini daerah penghasil nikel menanggung dampak sosial, lingkungan, dan infrastruktur yang cukup besar akibat aktivitas pertambangan. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pembagian DBH yang adil dan proporsional.
Menurut Arnila, hasil kesepakatan forum perlu ditindaklanjuti secara konkret melalui langkah-langkah kelembagaan dan kebijakan, termasuk mendorong pemerintah pusat untuk merevisi atau memperkuat regulasi terkait mekanisme DBH sektor pertambangan.
Rapat tindak lanjut tersebut juga membahas strategi bersama untuk memperkuat koordinasi lintas DPRD provinsi penghasil nikel serta meningkatkan komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait di tingkat nasional.
Komisi III DPRD Sulteng menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi daerah penghasil nikel hingga terwujud kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan.
“Ini adalah perjuangan kolektif daerah penghasil. Jika kita solid dan konsisten, keadilan fiskal bagi daerah bukan sesuatu yang mustahil,” tutup Arnila. (KB/*)
