YOGYAKARTA,netiz.id — Pada bulan November 2024, Indonesia memasuki tahun politik yang penting. Pemilihan kepala daerah dan wakilnya akan dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November 2024. Gereja Katolik Indonesia aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi ini, dengan mengajak umatnya untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing. Selama sekitar lima menit di bilik suara, warga memberikan suaranya untuk memilih pemimpin kota atau kabupaten.
Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, Romo Yohanes Rasul Edy Purwanto, Pr., menegaskan bahwa keterlibatan politik bagi umat Katolik bukanlah soal kekuasaan atau jabatan publik, tetapi lebih kepada kecintaan dan tanggung jawab terhadap tanah air dan bangsa. Romo Yohanes mengutip Konsili Vatikan II yang mendorong warga negara untuk memupuk cinta tanah air tanpa pandangan picik, serta memperhatikan kesejahteraan keluarga manusia secara luas.
Romo Yohanes juga berharap setiap calon walikota dan bupati yang maju dalam Pilkada untuk mengedepankan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dalam pandangan Katolik, kepentingan umum dan kemanusiaan universal harus diperjuangkan, yang juga bisa diusung oleh agama lain.
Secara umum, tujuan politik Katolik adalah untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang beragam. Romo Yohanes mengingatkan umat Katolik untuk memperhatikan aspek-aspek penting dalam berpolitik, seperti menghormati martabat manusia, kebebasan, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, fairness, demokrasi, dan tanggung jawab.
Gereja Katolik terlibat dalam politik dalam arti yang lebih luas daripada sekadar perebutan kekuasaan. Pimpinan Gereja juga mendorong umat untuk berpolitik secara bertanggung jawab. Dalam konteks pemilu, Gereja Katolik hanya menyodorkan prinsip-prinsip dasar tanpa mengarahkan pada pilihan tertentu, sehingga umat bisa menerapkan prinsip tersebut sesuai konteks masing-masing.
Romo Yohanes menegaskan bahwa pilihan pribadi dihargai, termasuk jika memilih untuk menjadi golput. Gereja Katolik tidak menutup mata terhadap kekurangan partai atau calon, dan mengusulkan prinsip minus malum, yaitu memilih yang relatif lebih baik di antara yang buruk, dengan harapan perbaikan politik dapat dilakukan sedikit demi sedikit.
Prinsip politik Katolik bertujuan pada kesejahteraan bersama dan penghargaan terhadap martabat pribadi. Dalam konteks politik yang tidak pasti, kebebasan pendapat sangat dijunjung tinggi selama bertanggung jawab.
Romo Yohanes juga berpesan agar Bakal Calon Wakil Walikota Yogyakarta, Ariyanto, langsung bertemu dengan para Romo di gereja-gereja Katolik di Yogyakarta untuk menampung aspirasi umat Katolik. Aspirasi ini bisa menjadi dasar dalam penyusunan program calon, sehingga umat Katolik dapat memilih pemimpin yang layak sesuai kriteria yang telah disampaikan. Demikian Romo Yohanes. (WIRA)
