BANDUNG,netiz.id – Pimpinan dan Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat untuk mempelajari sistem pemeliharaan dan kelembagaan pengelolaan jalan. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, Iwan Suwanagiri, di Kantor Dinas Bina Marga Jawa Barat, Kamis (12/12/24).
Dalam kunjungan tersebut, DPRD Sulawesi Tengah mencatat berbagai hal penting yang dapat menjadi bahan evaluasi dan perbandingan untuk pengelolaan infrastruktur jalan di wilayah mereka. Saat ini, Sulawesi Tengah memiliki sekitar 1.700 km ruas jalan provinsi yang membutuhkan pemeliharaan berkala. Namun, beberapa ruas jalan dalam kondisi rusak, terutama di musim hujan, yang sering menyebabkan genangan air dan lubang membahayakan pengguna jalan.
Sebagai contoh, kerusakan jalan terjadi di beberapa titik, seperti Jalan Samudera III di Palu, Jalan Provinsi Luwuk Timur-Masama, dan Ruas Jalan Kalawara-Kulawi. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya sistem pemeliharaan jalan yang diterapkan selama ini.
Dinas Bina Marga Jawa Barat, yang menjadi tujuan kunjungan, dinilai memiliki sistem dan kelembagaan yang baik dalam pengelolaan jalan. Dari total 2.362 km ruas jalan provinsi, tingkat kemantapan jalan di Jawa Barat telah mencapai 85,21%. Sistem ini didukung oleh pembentukan enam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) yang bertanggung jawab di masing-masing wilayah kabupaten/kota, serta satu UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.
Menurut Iwan Suwanagiri, pemeliharaan rutin yang dilakukan Dinas Bina Marga Jawa Barat meliputi penutupan lubang dengan hotmix, perbaikan saluran dan jembatan, pembersihan gorong-gorong, serta pemasangan patok jalan. “Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan secara swakelola dengan anggaran sebesar 25%–35% dari total pagu anggaran dinas setiap tahunnya,” jelasnya.
Selain itu, keberhasilan Dinas Bina Marga Jawa Barat juga didukung oleh tenaga kerja yang kompeten, dengan 31 Kepala Satuan Pengelolaan Jalan dan Jembatan, 70 pengamat, 228 mandor, dan lebih dari 2.400 pekerja lapangan.
Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan masukan bagi DPRD Sulawesi Tengah dalam mendorong perbaikan sistem pengelolaan jalan di wilayahnya. “Kami mencatat berbagai poin penting dari kunjungan ini untuk diterapkan di Sulawesi Tengah, termasuk peningkatan kelembagaan dan alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan,” ujar salah satu anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah.
DPRD Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan infrastruktur jalan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan di wilayahnya. (*)
