DONGGALA,netiz.id — Ketua DPRD Donggala, Moh Taufik, menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib guru honorer madrasah swasta dengan menerima aspirasi puluhan guru yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) di kantor DPRD, Kecamatan Banawa, Rabu (01/10/25).
Dalam aksi damai tersebut, para guru menuntut pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama bagi mereka yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian status kepegawaian.
Ketua PGMI Cabang Labuan, Moh Wahyu, menyampaikan banyak guru madrasah swasta yang telah mengajar lebih dari 20 tahun masih belum mendapatkan pengakuan resmi. “Kami berharap ada kebijakan yang berpihak, cukup dengan data EMIS sebagai validasi,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi ini, DPRD Donggala bergerak cepat dengan menerbitkan rekomendasi resmi yang ditujukan kepada Kementerian Agama RI, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan DPR RI. “Tuntutan utama mereka adalah pengangkatan guru honorer madrasah swasta menjadi PPPK. DPRD langsung membuat rekomendasi ke empat lembaga terkait di pusat,” kata Taufik.
Taufik menambahkan, perhatian pemerintah terhadap madrasah swasta masih minim, padahal banyak lembaga ini lahir dari inisiatif masyarakat. “Kondisi ini membuat kami miris. DPRD Donggala akan terus memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah swasta melalui jalur konstitusional,” pungkasnya.
Aksi dan langkah DPRD Donggala ini menunjukkan peran legislatif sebagai penghubung aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat, sekaligus menjadi wadah bagi guru madrasah untuk menyuarakan haknya secara resmi dan terstruktur. (KB/*)
