PALU,netiz.id – Wali Kota Palu, melalui Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Penguatan Integrasi Gender dalam RPJMD 2025-2029 Melalui Pendekatan Program Kesehatan Reproduksi, Kekerasan Berbasis Gender, Kesiapsiagaan Bencana, dan Kepemimpinan Perempuan”, Rabu (04/12/24).
Dalam sambutannya, Irmayanti menekankan bahwa pembangunan yang responsif gender menjadi salah satu prinsip utama Pemerintah Kota Palu. Ia menyebut bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Palu harus memastikan adanya keadilan bagi laki-laki dan perempuan, baik dalam partisipasi maupun dalam menikmati hasil pembangunan.
“Kami ingin menciptakan sinergi langkah dari semua pihak—masyarakat, pemerintah, dan swasta—dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender. Semua elemen harus bekerja sama untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap program dan kebijakan,” jelas Irmayanti.
Ia juga menguraikan berbagai program yang telah diinisiasi Pemerintah Kota Palu untuk mendukung visi tersebut. Beberapa di antaranya adalah optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, seperti sunatan massal, operasi katarak, dan operasi bibir sumbing.
Selain itu, program jaminan kesehatan berbasis BPJS juga menjadi prioritas utama, dengan sasaran mencakup berbagai kelompok masyarakat, termasuk pekerja padat karya, ketua RT/RW, dan lembaga adat.
Lebih lanjut, Irmayanti menyoroti pentingnya pelibatan perempuan dalam pembangunan. Menurutnya, kepemimpinan perempuan di berbagai sektor dapat memberikan perspektif yang lebih luas untuk menghadapi tantangan seperti kekerasan berbasis gender dan kesiapsiagaan bencana.
“Kami berharap melalui Bimtek ini dapat lahir konsep-konsep aplikatif yang membantu pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil peran sesuai kapasitasnya. Dengan demikian, tujuan pembangunan yang berkeadilan gender dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
Bimtek ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pembangunan, termasuk perwakilan lembaga swasta dan tokoh masyarakat, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk memperkuat program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Palu. (Dg)
